***
Negara Jepang sendiri, memiliki program jangka panjang baru untuk langkah-langkah pemerintah terkait dengan para penyandang cacat yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk Orang-Orang Penyandang Cacat yang diberlakukan sejak tahun 1993.
Jepang menciptakan masyarakat di mana kaum disabilitas memiliki hak dan perlakuan yang sama, serta peluang yang sama dan penentuan nasibnya sendiri, untuk berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab bangsa.
Filosofi yang melatarbelanginya adalah, masyarakat yang inklusif di mana setiap orang menghormati perbedaan individu yang dimiliki dan saling mendukung.
Langkah mereka adalah, pemerintah Jepang berakar pada hukum dasar penyandang cacat. Tujuannya utuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan kaum disabilitas dalam perawatan medis, pensiun, kesejahteraan, pekerjaan, pendidikan dan bidang-bidang yang lain.
Pemerinta Jepang juga berkeinginan untuk menciptakan masyarakat yang bebas hambatan di semua bidang struktur sosial, dan aksesibilitas ke transportasi, bangunan, dan informasi, serta berbagai bidang sosial dengan langkah-langkah yang komprehensif.
Mereka menetapkan "partisipasi penuh kesetaraan" untuk mempertahankan martabat disabilitas. Kaum disabiltas harus dijamin dari diskriminasi berdasarkan "kecacatan" dan hak-hak yang setara dari kaum disabilitas di Jepang.
Yang lebih penting lagi, pemerintah Jepang sungguh berusaha untuk mencegah penyebab disabilitas, karena kaum disabilitas di mana pun cenderung untuk menjadi "miskin", dalam berbagai aspek.
Sebenarnya, bagaimana pandangan masyarakat Jepang tentang kaum disabilitas?
"Terpisah tetapi setara"Â (by Ellen Rubin)
Meskipun siswa disabilitas diberikan pendidikan yang sangat baik di Jepang, banyak yang dididik di sekolah terpisah yang menyediakan layanan untuk memenuhi  kebutuhan siswa dengan berbagai jenis kecacatan.
