Mohon tunggu...
Teguh Christianto
Teguh Christianto Mohon Tunggu... Menulis Untuk Mengabadikan Pemikiran

Bukan Siapa Siapa Hanya Sedang Berpikir dan Mencari

Selanjutnya

Tutup

Finansial

Sedikit-Sedikit Kena Pajak, Duitnya Buat Apa?

30 Juni 2020   07:22 Diperbarui: 30 Juni 2020   10:34 46 0 0 Mohon Tunggu...

Benjamin Franklin pernah berkata, "In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes." Di dunia ini, tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak. Barangkali, banyak masyarakat kita yang belum pernah mendengar kutipan di atas. Bagaimana tidak? Persepsi masyarakat kita tentang pajak sebagai alat pemerasan rakyat oleh negara, belum banyak berubah.


Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan PMK No. 48/PMK.03/2020 yang mengatur setiap pembelian produk digital dari luar negeri dikenai PPN 10% mulai 1 Juli mendatang. Banyak masyarakat, khususnya warganet yang mengeluhkan kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah dinilai terlalu agresif sampai-sampai sektor hiburan seperti langganan streaming musik, streaming film, pembelian aplikasi dan game online, serta jasa online pun harus dikenai pajak. Padahal, ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menerapkan PPN untuk setiap pembelian produk digital dalam negeri.


Kenapa kebijakan kali ini mendapat sorotan yang lebih dari masyarakat? Tentu saja, karena platform penyedia produk digital seperti Netflix, Steam, Origin, Uplay, Spotify, dan masih banyak lagi, akan terdampak. Siapa pula yang rela membayar lebih untuk menikmati streaming film terbaru dari Netflix? Atau, siapa pula yang mau membayar lebih untuk membeli game di Steam pada saat-saat Summer Sale begini?


Sedemikian antusiasnya kita menikmati produk barang dan jasa digital dari luar negeri sampai -sampai kita lupa bahwa uang kita mengalir ke luar negeri tanpa sempat dicicipi oleh saudara-saudara kita di pelosok negeri ini yang membutuhkan. Tidak heran, Kemenkominfo memblokir Netflix lantaran menolak untuk mendirikan BUT (Badan Usaha Tetap) di Indonesia. Artinya, Netflix menolak untuk membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Sesuatu yang dapat merugikan negara, mengingat jumlah pelanggan Netflix di Indonesia sudah mencapai 481.450 orang pada tahun 2020. Dengan jumlah pelanggan yang demikian banyak, Netflix mendapatkan penghasilan Rp 52,48 miliar setiap bulannya.


Lalu, mengapa harus pajak? Banyak yang bertanya demikian. Mengapa pemerintah begitu menggalakkan penerimaan pajak? Bukankah negara masih memiliki banyak  pendapatan selain pajak? Tentu saja benar, negara juga memiliki pendapatan selain pajak. Pendapatan itu berasal dari keuntungan BUMN, hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), pinjaman, barang sitaan, percetakan uang, dan juga dana hibah. Namun, pendapatan terbesarnya tetaplah berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2019 saja, penerimaan pajak negara kita mencapai Rp 1.545,3 Triliun atau sekitar 80% dari total pendapatan negara.


Karena itulah UU No. 20 Tahun 2007 Tentang Perpajakan mengatur dengan jelas  pajak sebagai kontribusi wajib yang sifatnya memaksa. Artinya, mau tidak mau, selama kita masih menjadi warga negara, kita wajib untuk membayar pajak. Uang pajak yang kita bayarkan kemudian akan digunakan negara untuk membiayai gaji ASN dan pensiunan, pembangunan infrastruktur (rumah sakit, sekolah, jalan tol, jembatan, bendungan, dll.), penanggulangan bencana, pembayaran hutang negara berikut dengan bunganya, dan program pemerintah lainnya. Termasuk, pada saat ini, untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi dan kesehatan yang diakibatkan pandemi Covid-19.


Pada masa-masa sulit seperti inilah, pemerintah dengan cermat mengeluarkan peraturan untuk mengefektifkan jumlah penerimaan dan penggunaan pajak. Melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk wajib pajak badan umum, yang semula 25% menjadi 22%. Wajib pajak badan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapatkan pengurangan tarif pajak dari 20% menjadi 19%. Meskipun dampaknya tidak terlalu besar, mengingat penurunan omzet perusahaan lebih besar dibandingkan penurunan tarif pajak, yang hanya menghemat 10% dari pengeluaran perusahaan. Tidak sampai di situ, pemerintah juga memberlakukan kebijakan lainnya, seperti penangguhan PPh Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Pasal 22 Impor. Kemudian mengenakan pajak untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak terlalu mendesak, seperti produk layanan digital luar negeri. Bukankah lebih aman, jika uang kita dipakai di dalam negeri untuk keperluan kita?


Membayar pajak adalah bentuk kontribusi paling nyata yang dapat kita lakukan untuk gotong royong membangun negara kita. Kita tidak harus mengaduk semen, atau memasang kerangka baja untuk dapat berkontribusi buat negara. Kita juga tidak harus merawat secara langsung pasien di rumah sakit, misalnya. Negara melakukannya untuk kita dengan menggunakan pajak yang kita bayarkan.


Dengan begitu besarnya manfaat dari pajak, sudah seharusnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak juga meningkat. Terlebih lagi, kita sudah bisa dengan mudah mengakses informasi seputar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sudah menyajikan informasi seputar pajak dalam bentuk infografis yang mudah dipahami melalui fanpage Facebook: Direktorat Jenderal Pajak, akun Instagram: @ditjenpajakri,  channel Youtube: DitjenPajakRI, dan juga akun Twitter: @DitjenPajakRI. Khusus bagi remaja yang ingin mengenal apa itu pajak, maupun orang dewasa yang belum paham apa-apa saja yang dikenakan pajak dan bagaimana cara membayarnya, DJP juga menyediakan layanan belajar pajak di http://pajak.go.id/index-belajar-pajak.


Jadi, tidak ada lagi alasan untuk tidak taat membayar pajak. Sudah saatnya kita lebih peduli terhadap pembangunan negeri ini. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, kontribusi dari setiap warga negara sangat menentukan kondisi bangsa dan negara kita. Ayo Bayar Pajak! Pajak Kita, Uang Kita!

VIDEO PILIHAN