Mohon tunggu...
Christian Josua F. X.
Christian Josua F. X. Mohon Tunggu... Mencoba berbagi manfaat lewat tulisan.

#pikiranmelangithatimembumi

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Mengenal Istilah "Force Majeure"

26 Maret 2020   19:00 Diperbarui: 27 Maret 2020   10:41 66 0 0 Mohon Tunggu...

Pada awal tahun 2020, berbagai penjuru dunia diresahkan oleh kehadiran virus corona. Virus tersebut mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok hingga kini menyebar ke banyak negara, termasum Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ditetapkannya Covid19 menjadi pandemik oleh WHO. Kondisi demikian menyebabkan banyak lini kehidupan tidak berjalan dengan optimal. Bisa dibilang, pandemik ini menjadi "force majeure".

Force majeure adalah salah satu istilah asing yang sering ditemukan dalam bidang hukum.  Force majeure  atau overmacht (bahasa Belanda) sering diterjemahkan menjadi “keadaan kahar” atau “keadaan memaksa”. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai istilah tersebut, antara lain:

  • Subekti:  force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
  • Wirjono Prodjodikoro: keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.
  • R. Setiawan: keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dimengerti bahwa force majeure adalah suatu keadaan di mana seseorang (debitur) tidak dapat memenuhi prestasinya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang memaksa dan tak terhindarkan. Debitur tersebut tidak dapat pula dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas kewajibannya yang tidak terpenuhi itu.

Dasar hukum keadaan memaksa terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, yang masing-masing berbunyi:

  • Pasal 1244 KUHPerdata: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.
  • Pasal 1245 KUHPerdata: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Keadaan memaksa ini juga dibagi jadi 2 jenis, yaitu absolut dan relatif.

  • Keadaan memaksa absolut: keadaan di mana debitur sama sekali tidak bisa memenuhi prestasinya. Contohya yaitu bencana alam yang terjadi  sehingga menyebabkan objek perikatan musnah.
  • Keadaan memaksa relatif: keadaan di mana debitur masih memungkinkan untuk melakukan prestasinya. Contohnya yaitu nelayan yang melakukan perjanjian kredit berjanji untuk membayar prestasinya setelah penjualan hasil tangkapan, namun tidak dapat langsung dilakukan karena cuaca dan gelombang laut yang memaksa nelayan tidak melaut. Namun masih memungkinkan kredit dibayarkan setelah nelayan melaut kembali.

Beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, terorisme, kerusuhan, embargo, dan yang lainnya. Keadaan memaksa ini dapat terjadi di beberapa bidang hukum khususnya perjanjian, antara lain tentang perjanjian kredit, ketenagakerjaan, kontrak, dll.

Dapat disimpulkan, selama tidak memiliki itikad buruk, debitur tidak dapat dipersalahkan dan/atau bertanggungjawab atas tidak terpenuhinya prestasi yang diakibatkan force majeure.

Referensi:

VIDEO PILIHAN