Sebagai sebuah negeri yang pernah di jajah ratusan tahun, sosok perekonomian Indonesia hingga kini masih menyisahkan ciri-ciri yang di tinggalkan oleh masa penjajahan.
Hal tersebut bisa kita lihat dari pola ketergantungan center-periphery dalam struktur perdagangan luar negeri Indonesia yang masih mendarah daging.
Sehingga memicuh ketidakstabilan penerimaan ekspor Indonesia, yang pada gilirannya sering mengganggu keseimbangan ekonomi negara kita sendiri.
Penataan sektor ekstraktif belum dilakukan secara maksimal khususnya pertanian, pemerintah Orde Baru tampaknya terobsesi untuk memacu industrialisasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga di Asia Timur.
Di tengah kelangkaan modal dan sumber daya manusia, maka terlahirlah struktur industrialisasi yang rapuh karena hanya mampu bertahan dengan pemberian proteksi dan berbagai fasilitas oleh pemerintah.
Sehingga membuat para kapitalisme kala itu meraup modal dari mobilisasi dana masyarakat melalui perbankan yang mereka miliki.
Begitulah kira-kira gambaran kasar kehidupan perekonomian Indonesia sepanjang 30 tahun usia rezim Orde Baru hingga krisis menjelang (1967-1997). Selama kurun waktu itu bangsa Indonesia mengarungi pola hidup "lebih besar pasak daripada tiang".
Dalam istilah teknis ekonomi, keadaan seperti ini dikenal dengan triple deficit, artinya kesenjangan antara investasi dengan tabungan, defisit anggaran negara (APBN), dan defisit transaksi berjalan (current account) secara simultan dan serempak.
Sehingga tidak heran, kalau sosok yang paling mencolok dari krisis ekonomi Indonesia waktu itu ialah persoalan utang luar negri tepatnya dalam bentuk valuta asing.
Langkah terakhir yang masih tersedia adalah dengan mengabaikan undang-undang karena alasan darurat, sehingga Bank Indonesia bisa membeli langsung obligasi pemerintah.
Dengan langkah tegas yang dilakukan para pemangku jabatan semoga bisa mereduksi situasi ekonomi yang begitu drastis miskinnya.
