Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mencontohkan, jika seharusnya ada 16 titik reses, maka anggota Fraksi PSI hanya menyelesaikan kurang dari itu. Ada yang hanya 6, 8, hingga 10 titik. Ima mengetahui hal ini ketika menghubungi langsung ke bagian keuangan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta. "Belum malah ada beberapa yang kurang bahkan ada yang 6 titik, 8 titik, ada 10 titik saya lihat. Ini kan enggak fair untuk teman-teman DPRD yang sudah 16 titik dibilangnya kita ngambilin uang apa bagaimana kan," jelasnya.
Lalu bagaimanakah duduk persoalan sebenarnya?
Menurut penulis, langkah Ima dan juga rekan-rekan anggota dewan lainnya yang turut memberi komentar soal langkah PSI ini justru merugikan diri mereka sendiri, karena justru membuat hal ini menjadi ter-blow up.
Seharusnya Ima dan rekan-rekan mendiamkan saja persoalan ini, dan menganggap ini sebatas kebijakan internal fraksi PSI sendiri.
Mengomentarinya justru "seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri!"
Hal ini tersebab oleh :
Pertama, kegiatan reses dipakai setiap anggota dewan untuk sosialisasi/mendekatkan diri kepada konstituen di dapil anggota dewan tersebut lewat kegiatan yang memang dibiayai oleh APBD.
Misalnya si-A terpilih lewat dapil DKI Jakarta-1 dengan basis suara dari Kecamatan Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran dan sedikit dari Kecamatan Menteng.
Tentunya si-A akan fokus kepada warga yang memilihnya saja. Pastinya akan ada tatap muka untuk mendengar keluhan, sosialisasi program dan juga melihat secara langsung kondisi lingkungan/sanitasi di wilayah tersebut misalnya.
Kalau di Kelurahan Petamburan, Kebon Kacang dan Kecamatan Tanah Abang umumnya tidak ada yang memilihnya, ngapain juga si-A bersusah payah menyewa tenda untuk menemui warga disana!
Kalau mereka tidak mau memilihnya, tentu saja mereka tidak akan sudi untuk mendengarnya!
