Tampaknya Megawati memang sengaja membiarkan perebutan posisi pimpinan MPR ini menjadi bola liar, karena ia membiarkan parpol oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PAN ikut meramaikan bursa pemilihan pimpinan MPR ini.
Namun pada saat yang tepat nantinya, ia pasti akan langsung mengunci posisi Ketua MPR ini sesuai dengan kebutuhan politiknya.
Hal ini terkait dengan wacana amandemen secara terbatas terhadap UUD terkait GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang akan dihidupkan kembali. Artinya GBHN akan dipakai sebagai Masterplan pembangunan nasional sama seperti era Suharto dulu, walaupun mungkin dengan beberapa modifikasi. Artinya walaupun pemerintahan berganti, kebijakan pembangunan nasional tetap akan berjalan sesuai dengan GBHN.
Sekilas tampaknya seperti wacana biasa saja, akan tetapi keseriusan wacana ini akan dapat kita lihat nanti pada saat sidang umum MPR untuk menentukan pimpinan MPR.
Ketika nantinya Ketua MPR berasal dari PDIP, apalagi Megawati sendiri, maka yakinlah bahwa Megawati memang berencana untuk menyatukan seluruh kekuatan politik seperti Presiden, Ketua DPR dan Ketua MPR dalam satu paket utuh, tentu untuk memudahkan jalannya pemerintahan.
Sepintas Jokowi pasti akan senang dengan konsolidasi kekuatan ini, tetapi sebenarnya tidak! Dengan bangkitnya kembali kekuatan MPR ini, maka kontrol kekuasaan presiden kini berada ditangan MPR, sebab hanya MPR saja yang bisa mengangkat dan memberhentikan seorang presiden.Â
Bukan itu saja, jabatan seorang presiden pun bisa diperpendek atau diperpanjang MPR (tentunya lewat amandemen UUD) Pantesan Jokowi tidak suka dengan wacana pengembalian kekuatan MPR ini...
Jadi kita tunggu saja nanti tanggal mainnya.
Kalau posisi Ketua MPR nantinya berasal dari PDIP, maka wacana itu besar kemungkinan akan menjadi kenyataan.
Akan tetapi kalau Ketua MPR nantinya berasal dari partai gurem, maka nyatalah bahwa wacana revisi UUD itu hanya sebatas wacana saja.
