Perebutan pedang baru China atas Taiwan, didorong oleh kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau itu, lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan kendali atas situasi di Selat Taiwan menyusul kemenangan pemilu yang stabil oleh partai pro kemerdekaan Taiwan. Tetapi sementara aksi militer China tidak mungkin tak akan terjadi, bentrokan yang tidak disengaja terlalu masuk akal.
Kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan telah memicu respons yang diprediksi kuat dari China. Pesawat-pesawat tempur China telah menabrak garis tengah yang membagi Selat Taiwan. Kementerian luar negeri China telah memperingatkan "konsekuensi serius" sebagai akibat dari kunjungan Pelosi ke pulau itu. Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada Presiden Amerika Serika Joe Biden bahwa "mereka yang bermain api akan binasa karenanya." Dan saja, China baru saja mengumumkan latihan militer besar dengan latihan tembakan langsung mulai 4 August (tepat setelah Pelosi meninggalkan Taiwan). Momok konfrontasi militer tampak besar.
Tapi Pelosi hampir tidak bertanggung jawab atas ketegangan yang meningkat hari ini di pulau itu. Bahkan jika dia memutuskan untuk melewatkan Taipei dalam turnya di Asia, permusuhan China terhadap Taiwan akan terus meningkat, mungkin memicu krisis Selat Taiwan lainnya dalam waktu dekat.
Bertentangan dengan narasi yang berlaku, ini bukan terutama karena Xi berkomitmen untuk menyatukan kembali Taiwan selama pemerintahannya. Meskipun reunifikasi memang merupakan salah satu tujuan jangka panjangnya (itu akan menjadi pencapaian puncak bagi dia dan Partai Komunis China secara lebih luas), setiap upaya untuk mencapainya dengan paksa akan sangat mahal. Bahkan mungkin membawa risiko eksistensial bagi rezim CPC, yang kelangsungan hidupnya akan terancam oleh kampanye militer yang gagal.
Agar invasi China ke Taiwan memiliki peluang bagus untuk berhasil, China pertama-tama perlu mengisolasi ekonominya dari sanksi Barat dan memperoleh kemampuan militer yang dapat secara kredibel mencegah intervensi Amerika. Masing-masing proses ini akan memakan waktu setidaknya satu dekade.
Alasan utama pertikaian pedang China saat ini atas Taiwan lebih langsung. Pihak berwenang China memberi isyarat kepada para pemimpin Taiwan dan pendukung mereka di Barat bahwa hubungan mereka satu sama lain dan dengan China berada pada jalur yang tidak dapat diterima. Implikasinya adalah jika mereka tidak mengubah arah, China tidak punya pilihan selain melakukan eskalasi.
Baru-baru ini, para pemimpin China memandang situasi di Selat Taiwan tidak memuaskan tetapi dapat ditoleransi. Ketika Taiwan diperintah oleh partai Kuomintang (KMT) yang secara tradisional bersahabat dengan China, China mampu mengejar strategi bertahap integrasi ekonomi, isolasi diplomatik, dan tekanan militer yang diyakini pada akhirnya akan menjadikan reunifikasi damai satu-satunya pilihan Taiwan.
Namun pada Januari 2016, Partai Progresif Demokratik yang pro kemerdekaan kembali berkuasa di Taiwan, membatalkan rencana China. Sementara KMT mengklaim bahwa Taiwan dan China memiliki interpretasi yang berbeda dari Konsensus 1992 kesepakatan yang dicapai partai tersebut dengan otoritas China daratan 30 tahun lalu yang menegaskan keberadaan "satu China" DPP menolaknya sama sekali.
Meskipun sulit untuk menentukan dengan tepat kapan status quo baru menjadi tidak dapat ditoleransi ke China, titik balik penting mungkin terjadi pada Januari 2020, ketika Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dari DPP dengan mudah memenangkan masa jabatan kedua, dan ketika partainya mengalahkan KMT dalam pemilihan legislatif. Ketika DPP memperkuat dominasi politiknya, impian China untuk mencapai reunifikasi damai semakin jauh dari jangkauan.
