Mohon tunggu...
chintya rahmah
chintya rahmah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa/Prodi Ilmu Komunikasi

Hobi membaca

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pilkada Lewat DPRD: Solusi Efisien atau Ancaman Demokrasi?

27 Desember 2024   11:50 Diperbarui: 27 Desember 2024   11:50 96
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Video viral usulan Presiden Prabowo (Sumber: Akun Tiktok @Inilah.com)

Komunikasi politik adalah bagian penting dari demokrasi di Indonesia, karena berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dulu, informasi yang berhubungan dengan politik hanya diperoleh melalui media cetak maupun berita yang disiarkan oleh radio dan televisi, tetapi sekarang berita dan pendapat politik dapat diakses dimana saja dan kapan saja, melalui berbagai platform digital. Meskipun begitu, media tradisional seperti televisi dan surat kabar, masih memiliki peran penting, terutama untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses media digital. Media digital tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat membentuk opini publik, yang dapat mempengaruhi perilaku ataupun pandangan masyarakat, baik positif maupun negatif.

Viralitas konten adalah salah satu karakteristik unik dari penggunaan media digital. Konten politik yang menarik ataupun kontroversial dapat tersebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas. Sebagai contoh,viralnya video  yang di upload oleh akun tiktok @inilah.com mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya perubahan sistem pilkada dimana DPRD yang memilih Gubernur dan Bupati dengan tujuan supaya lebih efisien dan menghemat biaya, video tersebut menuai banyak komentar dari netizen. Selain itu, usulan tersebut juga sudah masuk pemberitaan dalam program kompas petang di televisi. Lalu, Apakah hal tersebut dapat mempengaruhi opini publik tentang sosok Presiden Prabowo? Dan bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik?

Dilansir dari laman kontan.co.id, bahwa Pada tanggal 12 Desember 2024, Di acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan pada sistem pemilihan kepala daerah, agar gubernur dan bupati dipilih oleh DPRD, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Video pernyataan tersebut, diunggah oleh akun @inilahcom, lalu menjadi viral di TikTok dengan 5,6 Juta viewers, 162,5 ribu like, dan 18 ribu komentar.

Namun, usulan Presiden Prabowo tersebut memicu komentar negatif dari netizen, seperti dari akun tiktok berikut:

@user6201366103696 "kedaulatan ada di tangan rakyat pak bukan ada di tangan DPRD jadi mana kebebasan untuk rakyat"

@Intrade "jaman digitalisasi... bikin sistem pemilihan online yg aman dan jujur... lebih hemat dan cepat..."

@daniel.h Pakpahan "gimana ya pak..klu mau irit pilkada teknis nya aja di pembaharui, buat pilihan elektronik jgn lagi manual pakai kertas, demokrasi pak, dari rakyat utk rakyat"

@Surya MBF "pertanyaanya : trus dimana arti demokrasi bapak yang terhormat"

@Cenderawasih "Sistem pemilu yg lbh tepat adalah sistem e-voting / e-election. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan sidik jari. one man one vote akan tercipta. Kejahatan demokrasi akan menurun."

@RW "pemilihan tetap secara langsung, tapi dipilih dengan surat suara online, hemat biaya logistik dan rekapitulasi,"

@MATA BATIN "mulai nampak kan tanda2 ORDE BARU"

@Torang l.tobing "kami tidak setuju anggota DPR pilih gubernur.walikota dan bupati..tetap rakyt yg pilih"

Selain itu, ada beberapa influencer juga yang membuat konten terkait usulan tersebut, seperti pada akun @calonpejabatjujur menyatakan pendapatnya: "jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti pada zaman orde baru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat kita akan mengalami kemunduran demokrasi, akan menghasilkan politik uang (politik uang akan menyasar para elit-elit politik dan dprd, akan terjadi deal-dealan di meja dan ruang dprd, bahkan akan menyuburkan praktek korupsi dan menghambat pertumbuhan kepemimpinan nasional). Dan jika usulan ini disepakati pemimpin yang lahir dari proses demokrasi tidak akan muncul."

Lalu yang kedua ada juga konten dari @putra.ajisujati yang mengatakan bahwa: "katanya sistem ini lebih hemat dan efisien, bahkan uangnya bisa dialihin buat yang lebih penting, tapi masalahnya, kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, apakah suara rakyat masih dihitung, apalagi kita tau biaya politik itu gede, karena seringnya ada main-main, jadi lebih efisien atau malah ekslusif buat elit aja?"

Sebagian besar opini yang terbentuk di media sosial TikTok menunjukkan perbedaan pendapat umum mengenai usulan yang diajukan Presiden tersebut. Komentar negatif dari netizen, serta konten dari para influencer tersebut, memberikan gambaran mengenai usulan tersebut sebagai kemunduran nilai demokrasi, sehingga mengingatkan akan pemerintahan masa orde baru.

Pernyataan ini didukung oleh pandangan Analis politik Yoes C. Kenawas, yang dilansir dari laman kontan.co.id, yang mengatakan bahwa pemilihan daerah masih merupakan cara terbaik bagi masyarakat untuk memastikan para pemimpin daerah bertanggung jawab. "Ide Prabowo tidak masuk akal. Itu jalan pintas," katanya, menyamakannya dengan era Orde Baru. "Ini bisa menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia."


Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik

Media massa, baik digital ataupun tradisional, memiliki peran penting dalam mempengaruhi sudut pandang masyarakat.  Media tradisional  seperti televisi dan koran, sering kali dianggap lebih dipercaya, karena standar jurnalistik yang ketat, dan biasanya, informasi yang disajikan melalui media ini telah melalui proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, dan media tradisional ini lebih banyak dijangkau oleh kalangan orang tua. Namun, memang dalam menyebarkan berita, media tradisional membutuhkan waktu lebih lama karena adanya proses editorial yang ketat untuk memproduksi dan menyebarkan informasi dibandingkan dengan media digital.

Dalam kasus ini, Media tradisional, televisi, melalui Channel Kompas TV, dalam program Kompas Petang, memberikan informasi yang sama mengenai usulan Presiden Prabowo tersebut, dalam berita menampilkan pendapat ketua KPU soal usulan tersebut, "kami sebagai penyelenggara ini, akan menjalankan sebagaimana aturan saja, khusus soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami"

Selain itu pengamat politik, Iwan Setiawan juga menilai "meski bisa lebih efisien dalam anggaran, pemilihan kepala daerah melalui DPRD kurang demokratis karena menghilangkan hak partisipasi politik masyarakat, tetap ada risiko praktik jual beli jabatan, jika DPRD diberi kewenangan memilih kepala daerah". Kedua pendapat tersebut, dapat memberikan sudut pandang yang berbeda kepada penonton, sehingga memudahkan mereka untuk memahami permasalahan secara lebih menyeluruh.

Sementara itu, media digital sering dianggap lebih cepat dan lebih mudah dijangkau, sehingga mempercepat penyebaran berita, dan media digital ini lebih banyak dijangkau oleh kalangan anak-anak muda. Namun, kecepatan ini sering mengurangi akurasi, karena proses verifikasi yang tidak memadai, dan dapat menyebabkan penyebaran Informasi yang salah atau tidak lengkap, jika belum dikoreksi oleh sumber yang lebih kredibel. Dalam kasus ini, Video yang dibagikan di akun TikTok @inilah.com terkait usulan Presiden Prabowo tersebut, dapat menyebar dengan cepat dan menjadi perbincangan hangat oleh netizen di Tiktok. Selain itu, media digital juga memudahkan masyarakat untuk berbagi pandangan mereka secara langsung, seperti berkomentar ataupun membuat konten tanggapan terkait usulan tersebut, sehinggal hal tersebut dapat memperkuat ataupun mengubah pandangan seseorang terhadap usulan tersebut.

Dampak terhadap Dinamika Politik

  • Terbentuknya Opini Publik

Opini publik adalah hasil dari interaksi antara individu dan media. Dalam kasus Presiden Prabowo, opini publik dibentuk melalui berbagai saluran, seperti media sosial, berita televisi, dan percakapan publik. Kasus ini tentu dapat mempengaruhi opini publik tentang Presiden Prabowo. Meskipun Presiden Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang dan basis pendukung yang kuat, kontroversi seperti ini dapat merusak reputasinya, terutama jika orang merasa usulan tersebut melanggar demokrasi. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat pemimpin politik. Opini publik sangat penting untuk politik, jika masyarakat merasa pemimpin mereka tidak memahami aspirasi mereka atau mengabaikan prinsip-prinsip yang paling penting, kepercayaan masyarakat pada pemimpin dapat berkurang.

  • Tantangan dalam Komunikasi Politik

Di era digital seperti saat ini, polarisasi politik semakin meningkat, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perspektif yang berbeda. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi hubungan sosial seseorang, tetapi juga dapat mempengaruhi proses politik dan keberlangsungan demokrasi. Media sosial, memiliki peran dalam menciptakan polarisasi politik, dengan menggunakan algoritma yang tersedia di Facebook, Twitter, dan Instagram, mereka secara tidak langsung meningkatkan bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Akibatnya, orang sering terjebak dalam "ruang gema", atau dikenal juga sebagai "echo chamber", di mana mereka hanya mendengar perspektif yang sejalan dengan keyakinan mereka dan mengabaikan perspektif lain.

Pada kasus Presiden Prabowo yang mengeluarkan sebuah usulan kontroversial, komentar di media sosial menunjukkan perbedaan yang jelas antara yang mendukung dan yang menentangnya. Penentang langsung mengkritik tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan pendukung cenderung menyetujui usulan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek negatifnya. Polarisasi seperti ini dapat menghalangi komunikasi politik yang efektif.

Teori Komunikasi yang Relevan dengan Kasus tersebut

  • Teori Agenda-Setting

Teori ini, menjelaskan bagaimana media dapat mengidentifikasi masalah apa yang dianggap penting oleh publik. TikTok menjadi salah satu media sosial yang menyebarkan usulan Prabowo, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Media tradisional seperti Kompas TV juga mengangkat isu ini untuk diberitakan. Kedua hal ini, menunjukkan kemampuan media untuk memengaruhi agenda publik.

  • Teori Framing Media

Teori ini, tidak hanya menguraikan apa yang dipikirkan oleh masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat mempertimbangkan masalah tersebut. Media tradisional dan media sosial memberikan perspektif yang berbeda tentang berita ini. Di TikTok, komentar negatif menunjukkan aspek kemunduran demokrasi dan hubungannya dengan masa Orde Baru. Di sisi lain, media tradisional seperti Kompas TV memberikan pandangan yang lebih seimbang dengan melibatkan ahli seperti ketua KPU dan pengamat politik. Hal tersebut, dapat membuat penonton berita mendapatkan pandangan yang lebih kritis dan mendalam.

Dampak Kasus tersebut terhadap Masyarakat

  • Penguatan Kesadaran Politik

Kasus mengenai usulan Presiden Prabowo tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memahami bagaimana demokrasi berfungsi dan betapa pentingnya mereka berpartisipasi dalam proses politik. Banyak komentar di media sosial yang menekankan kebutuhan untuk inovasi dalam pemilu, seperti penerapan sistem e-voting, menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempertimbangkan opsi yang lebih efisien tanpa mengorbankan demokrasi.

  • Peningkatan Diskusi Publik

Media sosial telah mendorong masyarakat untuk berdiskusi tentang masalah politik, baik dalam bentuk komentar ataupun konten tanggapan. Meskipun terkadang ada perbedaan pendapat, diskusi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana suatu kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan mereka, dan dapat meningkatkan transparansi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

  • Peningkatan Literasi Media

Informasi yang di sebarkan melalui media sosial dan tradisional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi lebih kritis terhadap berita dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat kesimpulan. Dengan peningkatan literasi media, masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan informasi yang mereka terima.

Berdasarkan analisis diatas, kita dapat mengetahui bahwa komunikasi politik merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Saat ini, informasi politik dapat dengan mudah diakses di media digital, meskipun begitu, media tradisional tetap masih memiliki peran, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses media digital. Dalam kasus yang dibahas, kita dapat melihat bagaimana media berperan dalam menyampaikan pesan dan membentuk opini publik, selain itu kita dapat mengetahui juga teori komunikasi yang relevan dengan kasus tersebut, seperti teori agenda setting, dan framing media, serta mengetahui dampak kasus tersebut terhadap masyarakat.

Menurut saya, masa depan komunikasi politik di Indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan media digital dan cara masyarakat berinteraksi. Perkembangan media digital, tentunya akan menghadapi tantangan dalam komunikasi politik yang efektif seperti meningkatnya polarisasi politik dan fenomena "echo chamber" di media sosial. Dan para pemimpin politik harus lebih mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat usulan untuk komunikasi politik yang lebih efektif dan demokratis. Selain itu, masyarakat harus terus belajar tentang media agar mereka dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi, dan komunikasi politik di Indonesia dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terciptanya kesadaran politik yang lebih tinggi, diskusi publik yang lebih baik, serta literasi media yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun