Matinya Demokrasi

oleh Chifzdullah Fahmi*

Artikel ini dibuat bukan karena keberpihakan penulis pada golongan atau kelompok tertentu. Tak lain karena kejenuhan dan keprihatinan penulis dengan sandiwara demokrasi yang sedang dengan asyiknya dipentaskan di Indonesia, dengan para elit politik sebagai tokoh utama dan rakyat sebagai tokoh pembantu. Atmosfer pemilu telah menguap membumbung di udara memenuhi perjalanan yang bahkan belum menginjak penghujung tahun 2018 ini. Menakjubkan bukan?

Saat ini telah kita ketahui bersama bahwa akan ada dua kandidat calon presiden dan pasangannya yang akan maju di Pemilu 2019 mendatang. Dalam hal ini penulis tidak berpihak pada pasangan manapun, saat ini penulis ingin mengajak pembaca untuk mengingat, dan melihat kiprah mereka dalam kancah politik.  

Dengan artikel ini penulis  berharap dapat mewakili suara rakyat yang takut tergugat karena memecah sunyinya demokrasi di kalangan rakyat. Democracy is the government of the people, by the people, for the people (Abraham Lincoln) Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitulah yang dicetuskan oleh presiden Amerika yang ke-16 tersebut. Namun, pada kenyataannya apakah demokrasi yang mereka agungkan, kita dengar dan rasakan begitu adanya? Demokrasi yang seharusnya dipegang penuh oleh seluruh rakyat, kini diajak "bermain" oleh beberapa kalangan politik, tentunya untuk kepentingan pribadi. Suara dan kepentingan rakyat sudah seperti "tameng" untuk melindungi dan mencapai tujuan elit parpol.

Saat ini masyarakat dibungkam dan dibutakan dengan media kampanye, terlebih pada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Semua media televisi telah dijadikan bahan doktrin untuk masyarakat. Contohnya Hary Tanoe Soedibjo dari Partai Perindo yang mars partainya sudah seperti lagu wajib bagi anak-anak. Empat saluran televisi nasional ada di dalamnya, belum lagi televisi lokal, media cetak, dan media elektronik lainnya.

Tak lupa pula Viva Group kepemilikan Abu Rizal Bakrie sebagai kader terhormat partai Golkar juga tak kalah besarnya, memiliki dua saluran televisi nasional, belum juga dengan media online, cetak dan lainnya. Tidak luput juga Surya Paloh selaku ketum Partai Nasdem juga memiliki televisi berita unggulan di negeri ini.

Pemberitaan yang dirancang sedemikian rupa mampu mengendalikan persepsi masyarakat. Ini bukan berarti media menyuguhkan berita yang salah. Namun, isi dan konten yang diberitakan dirancang agar menciptakan kesan yang berbeda sesuai dengan keinginan. Pemberitaan rawan dimanipulasi dengan cara menghilangkan beberapa unsur di dalam informasi, penambahan, penggalian informasi yang tidak seimbang dan beberapa hal lain yang sebisa mungkin menimbulkan kesan tertentu.

Rekayasa pemberitaan tersebut berdampak besar terhadap masyarakat yang kurang kritis. Mereka yang menelan mentah-mentah berita mudah tersulut dan terprovokasi, tanpa menimbang terlebih dahulu berita yang didapat. 

Selain media, pemilihan Ma'aruf Amin sebagai pendamping semakin membuat masyarakat menjadi bingung. Kenapa? Karena pecahnya dukungan umat islam. Di pilpres 2014 lalu, Jokowi selalu mendapat serangan dengan disebut-sebut sebagai antek dari ini dan antek dari itu, tidak religius dan sebagainya. Dengan menggandeng Ma'aruf Amin selaku Rais 'Aam PBNU, Ketum MUI, dan juga tokoh sentral alumni 212, menjadi perisai yang kokoh untuk menyerang Jokowi lewat isu-isu tersebut.

Aksi 212 memiliki tendensi yang lebih dari hanya sekadar politik Jakarta. Apalagi aksi 212 kala itu juga didukung oleh Prabowo. Sehingga seolah aksi 212 memang mendukung Prabowo pada Pilpres 2019 ini.