Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki misi yang tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dari misi ini sudah jelas bahwa negara berperan penting untuk melindungi seluruh rakyat dan mensejaterahkan rakyat. Maka hal ini juga seharusnya sangat sesuai dengan Visi Kepemimpinan NKRI 2019-2024 pada poin kedua dan kelima yakni adanya Pembangunan Sumber Daya Manusia dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Pembangunan sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah fokus pada kesehatan bayi dan ibu hamil serta meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Mengapa fokus pada aspek anak ? karena anak adalah generasi emas penerus bangsa yang harus difasilitasi secara baik oleh pemerintah guna mendukung kesiapan Indonesia menuju Bonus Demografi 2030.
Selanjutnya Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, hal ini tentu saja seharusnya digunakan untuk kepentingan dan mensejahterakan rakyat. Namun semua perencanaan yang telah tertuang rapi dalam bentuk kebijakan dan siap dilaksanakan sebagai program kerja pemerintah harus terhalang karena keberadaan pandemi covid-19 di Indonesia.
Tepatnya pada pertengahan Maret 2020, Indonesia harus tercengang dengan pembertitaan bahwa sudah ada 2 orang warga negara Indonesia yang terserang Virus Covid-19 di Bekasi, Jawa Barat. Pemberitaan mulai cepat menyebar di seluruh penjuru negeri, namun pemerintah belum menetapkan kebijakan apapun, selain menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan masing-masing. Dengan penanganan dan prosedural panjang birokrasi, serta korban yang terus bertambah dari waktu ke waktu dengan begitu cepat. Hingga akhirnya ditetapkan lockdown mandiri di beberapa wilayah Indonesia guna meminimalisir dampak penyebaran covid-19, kampus-kampus dan sekolah diliburkan, hingga ada kampanye serentak yang bertebaran di media sosial dengan hastag #dirumahaja.
Pemerintah memang bukan satu-satunya yang harus bertanggungjawab penuh dalam upaya memutus penyebaran covid-19, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan ini. Masyarakat yang mampu sudah selayaknya membantu masyarakat kelas bawah yang pekerjaannya terpaksa berhenti karena pandemi ini. Bukan malah panik menggunakan uang dalam jumlah besar hanya untuk konsumsi makan yang berlebihan. Pada situasi saat ini kita harus bekerjasama untuk tepat guna dalam penggunaan keuangan. misalnya tidak dulu berbelanja berlebihan untuk pakaian dan kebutuhan sekunder lainnya dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer yang cerdas.
Ekonomi dan keuangan memang menjadi permasalahan yang akhirnya akan berpengaruh pada proses sosial dan budaya kedepannya, bahkan setelah pandemi ini berakhir kemampuan Indonesia untuk bangkit dan kembali normal diperkirakan hanya sekitar 60 persen. Dan tentu saja jumlah ini terhitung sangat kecil dan akan mengancam beberapa pihak.
Inisiatif yang luarbiasa dari Indonesia adalah masyarakatnya. Jiwa tolong-menolong dan kekompakkan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini. Hal ini dibuktikan dengan beberapa artis yang menyumbang ratusan juta untuk membantu penanganan kasus ini dan membantu tenaga medis dalam penyediaan alat dan perangkat medis. serta beberapa brand lokal yang menyumbangkan dana untuk turut membantu. dan di dukung oleh kesadaran masyarakat lokal melakukan lockdown mandiri di beberapa daerah.
Banyak inisiatif ini diharapkan mampu juga dilakukan untuk dapat cerdas dalam penggunaan keuangan, jangan jadi panik dan gegabah, namun menjadi cerdas finansial ditengah kondisi yang mengancam saat ini sangat dibutuhkan. Negara juga diharapkan dengan tegas dan bijak segera dapat menyelesaikan permasalahan covid-19 ini. Semangat Menuju Indonesia Emas 2045 !!!!!!
