Vaksinasi Covid-19 Memerlukan Partisipasi Masyarakat

Tahapan trial ini, sudah dilakukan oleh Bio Farma dengan melakukan uji klinis III Sinovac terhadap 1.600 relawan. Saat ini direncana akhir Desember 2020 hasil laporan sementara sudah didapat. 

Jika so far so good, maka BPOM dapat menerbitkan Emergency Use of  Authorization (EUA), dan 3 bulan kemudian akan didapatkan laporan final.

Pemerintah berkeinginan pada tahap laporan sementara ini dan EUA keluar dapat langsung digunakan Sinovac untuk vaksinasi. Kalau phase trial ini berjalan lancar maka masyarakat tidak akan ragu mengadopsi program vaksinasi Covid-19. Apalagi dalam tahap trial ini, Presiden Jokowi sudah menyatakan siap menjadi orang pertama yang di suntik vaksin. 

Diikuti oleh statement Ketua Umum PB IDI yang berbunyi "IDI karena dianggap sebagai yang terdepan dalam bidang kesehatan, kami juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," ujar Daeng dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube PB IDI, Senin (14/12/2020), dikutip dari Kompas.com. 

Hal tersebut modal sosial yang efektif dalam phase trial sekarang ini.

Tahap adoption; tahap ini merupakan tahap terakhir dari perubahan yaitu proses penerimaan terhadap suatu yang baru setelah dilakukan uji coba dan merasakan adanya manfaat dari suatu yang baru sehingga selalu mempertahankan hasil perubahan.

Kalau masyarakat sudah pada phase adoption, maka pemerintah secara all out  harus menyediakan vaksinnya dengan tepat waktu, safety, memobilisasi tenaga-tenaga vaksinator terlatih, dan mencapai target 70% penduduk supaya herd immunity dapat dicapai. Di samping terus mengkampanyekan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Apakah pemerintah sudah menerapkan Teori Roger tersebut untuk mendorong keberhasilan masyarakat mengadopsi vaksinasi dengan vaksin Sinovac atau juga kelima jenis vaksin lainnya yang tercantum dalam Permenkes 9860/2020?

Mari kita ikuti kebijakan yang sedang berlangsung saat ini maupun kebijakan selanjutnya dengan Menkes baru  Budi Gunadi Sadikin. Satu-satunya Menkes yang bukan seorang dokter.