Belakangan ini sedang ramai polemik seputar kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 24 Februari 2021 lalu. Saat itu Jokowi bertandang ke sana untuk acara peresmian di dua tempat berbeda.
Pertama, peresmian food estate atau lumbung pangan di Desa Makata Keti, Kecamatan Katiku Tan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kedua, setelah selesai urusan di Pulau Sumba, Jokowi kemudian terbang ke Pulau Flores. Tepatnya, di Kabupten Sikka, orang nomor satu di negeri ini meresmikan Bendungan Napun Gete, berkapasitas 11.22 juta meter kubik.
Perang wacana justru lebih meruncing pada kerumunan yang timbul terutama di Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sikka, alih-alih soal "tukar pikiran" bagaimana memanfaatkan bendungan dengan nilai investasi lebih dari Rp 800 miliar.
Magnitudo tudingan dan pembelaan menyusul sambutan warga setempat pada Jokowi lebih keras terdengar ketimbang diskusi soal pemanfaatan dan keberlangsungan lumbung pangan untuk menekan angka kemiskinan di wilayah itu dari 34 persen.
Kita kemudian paham mengapa kerumunan itu menjadi fokus perang urat saraf. Kita sedang berperang mengatasi pandemi Covid-19 dengan nyawa sebagai taruhan. Hal-hal terkait penerapan protokol kesehatan akan cepat memantik pembicaraan.
Terlepas dari perdebatan itu, kunjungan tersebut menunjukkan perhatian Jokowi atas berbagai persoalan dasar yang sedang mengemuka di provinsi di sebelah tenggara Indonesia itu. Kurang sepekan sebelumnya, BPS merilis data terkait kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional September 2020, NTT berada di urutan ketiga dari 10 provinsi termiskin di tanah air. Menukil Kompas.com, (18/2/2021), dengan persentase kemiskinan sebesar 21,21 persen, NTT hanya kalah dari Papua Barat (21,70 persen) dan Papua (26,80 persen).
Data ini tentu masih bisa diverifikasi, dielaborasi, hingga dikonfrontasi dengan kenyataan di lapangan. Namun begitu, hasil survey itu sedikit banyak memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi dengan masyarakat NTT.
