Tidak hanya menimbulkan total biaya renovasi gedung yang mahal, aksi bom Bali tahun 2002 Â juga berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan. Persentase penurunan mencapai 23% dari 1,28 juta pengunjung tahun 2002 menjadi hanya 900 ribu wisatawan pada tahun 2003.[5]
5. Â Â Â Â Meningkatkan Intoleransi terhadap SARA
Dalam beberapa kondisi, aksi terorisme juga menimbulkan kesalahpahaman antar-golongan. Ketika pelaku teroris berasal dari ras, suku, atau agama tertentu, maka beberapa orang mendiskiriminasinya secara general. Pada akhirnya, kasus intoleransi terhadap SARA juga semakin meningkat.
Terbentuknya BNPT
Mengingat gawatnya aksi terorisme di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak 2010. BNPT termasuk lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab langsung pada presiden.
Dasar pembentukannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang saat itu dikeluarkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BNPT lahir atas inisiatif presiden merespon kasus bom Bali tahun 2002 yang menelan ratusan korban jiwa.[6]
Sebagai badan penanggulangan terorisme, tugas BNPT lebih banyak menyangkut pada upaya-upaya pencegahan terorisme, di antaranya:
1. Â Â Â Â Perlindungan terhadap Objek-Objek Vital
Tugas pertama BNPT yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kasus terorisme. Salah satunya dengan memberikan perlindungan ekstra terhadap objek-objek vital yang potensial sebagai target sasaran terorisme.
Contohnya, setelah terjadinya aksi pengeboman di sejumlah gereja, akhirnya pengawasan dan penjagaan gereja lebih ditingkatkan. Begitu pula di sejumlah tempat publik, seperti kantor pemerintahan, kedutaan besar, dll. Tujuannya agar semua orang waspada dan tetap berhati-hati.
2. Â Â Â Â Melakukan Deradikalisasi
