HMI, Mencita-citakan "Masyarakat Adil Makmur" tapi Kadernya Belum Adil Gender

Beberapa waktu lalu, saya menemani teman saya yang kedatangan teman-teman LK2 nya dari Riau. Sekedar informasi, LK2 atau Intermediate Training adalah sebutan untuk jenjang perkaderan tingkat 2 di HMI. Saya tidak sedang ingin membahas siapa mereka atau apa kepentingannya. Yang menarik perhatian saya adalah pandangan mereka terhadap kesetaraan gender. 

Sebagai kader HMI yang tidak sungguh-sungguh dalam berkader, saya tidak mengikuti seluruh jenjang perkaderan yang ada. Bahkan selain Latihan Kader I atau Basic Training, saya hanya mengikuti pelatihan informal khusus kader perempuan atau yang biasa disebut Latihan Khusus KOHATI (LKK). Itu pun tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi saya dalam menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. 

Kembali lagi ke kanda-kanda HMI tadi yaa.... Mulanya saya cukup terkejut ketika mereka mengatakan bahwa kriteria pasangan mereka haruslah sesama kader HMI, agar dapat memahami kesibukan mereka. Hmm, okelah, keterkejutan pertama ini cukup dapat dipahami. Mungkin menurut mereka, selain HMI-wati ga ada perempuan lain yang dapat memahami kesibukan mereka sebagai laki-laki aktivis kali yaa. hehehe... 

Namun ternyata pernyataan-pernyataan selanjutnya semakin mengejutkan saya. Seorang diantaranya berkata bahwa boleh saja pacarnya mengikuti jenjang perkaderan LK2, LK3 maupun Senior Course, asalkan jangan sampai ikut LKK. Lah, saya makin bingung, memangnya ada apa dengan LKK sampai segitunya ia tidak menyarankan pacarnya ikut LKK? Padahal sepengalaman saya mengikuti LKK biasa aja tuh. Lagian, apa haknya memberikan izin atau tidak memberikan izin pada pacarnya (yang "hanya pacar") untuk mengikuti pelatihan tertentu? Bukannya setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak menentukan dan menggali pengetahuan yang ingin ia dapatkan? Apalagi mereka sebagai kader sudah semestinya paham lah hal-hal sederhana semacam ini. 

Setelah saya dengarkan lebih seksama, ternyata ia tidak menyarankan pacarnya mengikuti LKK "hanya karena" kurikulum utamanya adalah mengajarkan kesetaraan gender. Menurutnya, kader HMI-wati yang sudah lulus LKK akan lebih frontal dalam menyampaikan kesenjangan dan ketidakadilan gender di sekitarnya, termasuk dan tidak terkecuali pada pasangannya tentunya. Mereka khawatir bahwa perempuan-perempuan ini nantinya akan semakin frontal mengkritisi pandangan dan tindakan laki-laki, sehingga mereka semakin tampak tidak berdaya di hadapan pacarnya. 

Kalo dalam pandangan saya sendiri sih, sebenarnya kanda-kanda tersebut takut jika dominasinya dalam kultur, struktur, maupun relasi romantis akan kalah dan justru mereka yang didominasi oleh perempuan-perempuan progresif. Mereka pikir materi kesetaraan gender yang diajarkan di LKK akan menjadikan perempuan semakin ingin berkuasa, bersaing dan mengalahkan laki-laki dalam banyak hal. Padahal tidak seperti itu cara kerja kesetaraan dan keadilan gender Kanda! Cita-cita keadilan gender adalah sebuah konsep keadilan yang berupaya memanusiakan manusia tanpa ada pihak yang mendominasi maupun yang didominasi, bukan juga upaya gender tertentu untuk mengalahkan atau menyaingi gender lainnya (laki-laki).

Oleh karena itu, tidak tepat jika selama ini pendidikan kesetaraan dan keadilan gender atau hak-hak perempuan hanya diajarkan kepada perempuan saja. Setelah kapasitas perempuan meningkat, mereka seringkali justru dianggap PEMBERONTAK saat memperjuangkan hak-hak nya atau saat berupaya mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan. Pendidikan gender baru dapat dikatakan adil dan setara jika diajarkan kepada laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagai upaya merekonstruksi pemikiran sebagian besar laki-laki bahwa perempuan itu semestinya berada dalam kontrol laki-laki, karena faktanya hambatan terbesar kesetaraan gender adalah pada pemikiran dan perilaku patriarkis. 

Lucunya lagi, kanda tadi nyeletuk satu pertanyaan konyol, "Meskipun aktif di HMI, tapi kenapa ya ga banyak KOHATI yang masuk ke parlemen?". Sebenarnya dalam hati saya tertawa sengit sambil mengumpat, "Ya karena laki-laki seperti kamu ini mas, makanya ga banyak KOHATI yang masuk parlemen!". Tapi tentu saja hal itu tidak saya sampaikan, mengingat saya baru kenal mereka beberapa jam yang lalu. Pertanyaan itu mengingatkan saya pada pertanyaan seorang teman dalam Pelatihan Milenial Reformis Yogyakarta yang menanyakan, "Kenapa aktivis perempuan setelah menikah berhenti dari aktivismenya?"

Sebetulnya jawabannya sederhana, perempuan ketika memilih berkarir atau beraktivitas di luar rumah mereka tetap dibebani tanggung jawab domestik, atau setidaknya tetap merasa bertanggung jawab terhadap berbagai urusan domestik, sedangkan laki-laki tidak. Perempuan secara biologis memiliki peran untuk mengandung 9 bulan, melahirkan dan menyusui paling lama 2 tahun, sedangkan peran biologis laki-laki dalam reproduksi adalah membuahi. Namun apakah hal itu berarti bahwa tanggung jawab mengasuh, mendidik dan membesarkan anak hanya menjadi peran Ibu? Faktanya, mengasuh dan mendidik anak usia dini identik dengan peran perempuan. 

Dalam relasi romantis yang setara semestinya menempatkan urusan domestik, anak dan finansial sebagai tanggungjawab bersama. Sebenarnya boleh saja sih membagi peran berdasarkan kesepakatan, tapi sayangnya peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga sudah menjadi kesepakatan umum masyarakat yang seolah-olah tidak perlu disepakati lagi oleh setiap pasangan. Bahkan ada stigma negatif yang dilekatkan jika bertentangan dengan kesepakatan umum tersebut. 

Sebelum menulis ini, saya juga menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Pengurus KOHATI Badko Jatim Periode 2018-2020, Ulfa Nur Habibah. Lucu sekaligus miris, penulis dalam gagasannya menyatakan bahwa tingginya tingkat perceraian merupakan produk kegagalan dari kesetaraan gender yang disebabkan keegoisan para perempuan karir yang ingin sejajar dengan laki-laki. Ia juga menulis bahwa perbedaan fisik serta peran sebagai istri dan ibu merupakan hal-hal yang harus disadari sehingga kesetaraan adalah sesuatu hal yang mustahil. 

Gagasan diatas juga sejalan dengan pernyataan kanda Riau tadi yang mengatakan, "Kayaknya emang KOHATI harus bikin Sekolah Pra Nikah deh!". Lah, memangnya laki-laki gak butuh sekolah pra nikah? Pemikiran seperti inilah yang menciptakan masyarakat yang bias gender, dimana materi tertentu harus diajarkan kepada perempuan sedangkan materi lainnya tidak seharusnya diajarkan kepada perempuan. Seperti yang seringkali dianggap harus diajarkan kepada perempuan adalah, bagaimana menjadi istri yang baik, atau bagaimana menjadi perempuan karir sekaligus ibu rumah tangga. Sedangkan tidak ada pendidikan serupa yang ditujukan kepada laki-laki.

Saya jadi bertanya-tanya, apakah betul seperti itu konsep "masyarakat adil makmur" yang menjadi visi HMI?