Dampak Urbanisasi di Perkotaan

Kuliah tamu yang diselenggarakan di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Ruang 305 yang bertemakan "Tata Kelola Perkotaan di Indonesia" bersama Bapak Ridwan Sutriadi, ST. MT. PhD, Kaprodi S1 PWK ITB. Beliau berpendapat bahwa terdapat 6 komponen dalam tata kelola perkotaan yang diturunkan dari Pras Kusbiantor antara lain komponen pertama adalah Planning Procces atau proses perencanaan merupakan tahap paling awal dalam tata kelola perkotaan. 

Dalam proses perencanaan terdapat beberapa tahap yang tidak dapat dipisahkan, yaitu formulation, implementation, controlling dan reporting. Kedua, Competitives atau daya saing yang berarti kemampuan suatu kota untuk berkompetisi dengan kota-kota yang lain. Lalu yang ketiga yaitu Land and Urban Form Management atau pegelolaan lahan perkotaan merupakan hal yang penting dalam tata kelola perkotaan, harus jelas seperti apa nantinya kota itu akan dibentuk. 

Keempat,  Infrastructure and Service Management atau pengelolaan prasarana dan sarana di perkotaan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan perkotaan. Perlu dipikirkan secara matang melalui kajian teknis yang cukup rumit dalam mengintegrasikan sarana dan prasarana yang ada. Yang kelima adalah Urban Institutional Management, dalam komponen ini memfokuskan adanya kontrol dalam pembangunan. 

Serta kerjasama pemerintah dengan individu/kelompok lain yang terlibat, dan juga fiskal. Lalu yang terakhir adalah Urban Space and Hinterland Management, pembangunan ruang perkotaan harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Karena suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri tanpa kawasan yang berada di sekitarnya sebagai pendukung. Yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana suatu kota bisa mengelola tidak hanya pada kawasannya saja, tetapi juga ikut mengelola kawasan pendukung di sekitar.

Tata kelola perkotaan di Indonesia saat ini bisa dibilang belum baik dikarenakan belum masuk dalam perumusan kota yang ideal. Menurut Jorge E. Hardoy perumusan kota yaitu:

• Ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap masa dan tempat.
• Bersifat permanen.
• Kepadatan minimum terhadap masa dan tempat.
• Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditujukan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata.
• Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja.
• Fungsi perkotaan minimum yang diperinci, yaitu meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif atau pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama.
• Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakat.
• Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas.
• Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat.
• Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu.

 Berdasarkan hal di atas maka kota adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Apabila ditelusuri bersama bahwa pertambahan jumlah penduduk dikarenakan adanya urbanisasi yang merupakan suatu proses menjadi kota. Kota adalah suatu tipe pemikiman yang secara nasional kepadatan penduduknya tinggi, struktur mata pencahariannya non agraris, tata guna lahannya bervariasi, dan gedung-gedungnya di bangun rapat. Dengan melihat latar belakang tersebut di atas maka De Bruijne menyampaikan definisi urbanisasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan % penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara mondial,    nasional, regional.

2. Berpindahnya penduduk dari pedesaan ke kota-kota.

3. Bertambahnya penduduk bermata pencaharian non agraris di pedesaan.

4. Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota.

5. Mekas atau meluasnya struktur artefaktial morfologis suatu kota di kawasan sekitarnya.

VIDEO PILIHAN