Mohon tunggu...
Dr Chandra Yusuf SH, LLM, MBA, MMgt
Dr Chandra Yusuf SH, LLM, MBA, MMgt Mohon Tunggu... -

Saya berprofesi sebagai dosen Pascasarjana Program Magister Kenotariatan (MKn) Universitas YARSI dan pengacara di dalam bidang litigasi dan konsultan hukum korporasi, khususnya pasar modal pada kantor pengacara Chandra Yusuf and Associates Law Firm, Saya menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S3 (By Research) dengan konsentrasi Pasar Modal pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master of Accounting, Monash University, dan menyelesaikan 3 S2, yakni Master of Law (LLM), University of Melbourne; Master of Business Administration (MBA) dalam bidang Finance, Oklahoma City University dan Master of Management (MMgt), University of Dallas) dalam bidang International Finance.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Pertumbuhan Ekonomi yang Realistis

20 Oktober 2016   16:35 Diperbarui: 20 Oktober 2016   16:43 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla meramalkan tax amnesty akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 menjadi 5,7 %. Ukuran pertumbuhan ekonomi ini tidak pernah dijelaskan dan dimengerti oleh masyarakat secara lengkap. Pencanangan ukuran pertumbuhan ekonomi  optimis oleh pemerintah baru untuk menunjukkan kemampuan (capablitiy) untuk mengurus negara dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Tentunya keoptimisan pertumbuhan ekonomi ini terkait dengan janji di masa kampanye. Masyarakat akan mengalami kekecewaan, bila pemerintah membeberkan keterkaitan ekonomi Indonesia  dengan keadaan ekonomi dunia. Saat ini daya beli masyarakat dunia merosot tajam karena resesi ekonomi negaranya yang belum selesai.

Marc Levinson menganalisa pertumbuhan ekonomi Amerika yang dicanangkan oleh kandidat presiden Donald Trump dan Hillary Clinton di dalam kampanyenya dapat membuat  pertumbuhan ekonomi Amerika lebih cepat. Mereka menyebut pertumbuhan ekonomi akan mencapai 2%, bahkan akan mendekati 3, 4 bahkan 5% pertahunnya. Bagi Amerika, ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut sangat optimis. Padahal pemerintahan mereka di masa depan tidak dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dapat diatur dalam regulasi. 

Lebih baik masyarakat Amerika menerima keadaan ekonomi yang ril, yakni ekonomi tidak bertingkah laku buruk, akan tetapi ekonomi Amerika memiliki keadaan yang biasa saja (ordinary). Masa kejayaan Amerika yang dahulu terlihat miraculousdalam waktu singkat menjadi normal kembali (Wall Street Journal, 14 Oktober 2016). Demikian pula halnya ekonomi negara di dunia akan mengalami hal yang sama.   

Indonesia yang bergantung kepada bahan baku impor sulit mengalami penurunan kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang signifikan, yakni turun naik berkisar tiga belas ribu rupiah. Dengan kurs yang sama, pemerintah tidak mungkin membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Adapun target tax amnesty dari repratriasi tidak mengalami masukan dengan angka yang signifikan. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan belanja negara, Pertumbuhan ekonomi akan terkait dengan anggaran belanja negara yang dapat digunakan.

Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat memaksakan keadaan ekonomi global dengan membuat regulasi efektif di dalam negeri sekalipun. Ibarat sebuah layangan yang sulit diterbangkan dengan angin normal, tiba-tiba datang angin kencang, maka layangan akan mudah melayang-layang diatas. Saat angin kembali normal, maka layangan akan turun dan kehilangan keseimbangan. Gambaran pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang mengalami mati angin tidak membuat suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan angin kencang seketika.

Ketakutan mendapatkan cibiran dari masyarakat tidak perlu membuat pemerintah bertindak tidak rasional. Kebijakan yang diambil akan mengacu kepada janjinya kepada masyarakat.  Tindakan pemerintah akan mengalami penekanan berlebihan  dalam pelaksanaannya di masyarakat. Kampanye tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibawah pemerintahannya menjadi ingkar janji yang memiliki dasar pemaaf.  

Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus lebih dapat menerima keadaan ekonomi dunia yang memang sedang dalam keadaan terpuruk agar kebijakan yang diambil menjadi lebih realistis.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun