Dikutip dari Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 14 September 2017, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19.Â
Capaian IDI tahun 2016 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai angka 70,09, yang sekaligus sebagai provinsi dengan capaian IDI terbaik diantara provinsi lain di Indonesia. Â
Apa itu IDI ?
IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur seberapa jauh pencapaiannya baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional bukanlah hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah / birokrasi saja, namun juga dapat melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum.
Pengumpulan data IDI menggunakan 4 pendekatan yaitu : 1. reviewsurat kabar lokal; 2. review dokumen (perda, pergub, dll); 3. Focus Group Discussion), dan 4. wawancara mendalam.
Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitaif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai  dengan indikator-indikator. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Discussionsebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di surat kabar. Pada tahap ketiga dilakukan verifikasi terhadap data yang telah terkumpul melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI.
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI diguankan skala 0-100. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yaitu "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60 - 80), dan "buruk" (indeks < 60).
Perkembangan IDI D.I. Yogyakarta
