Mohon tunggu...
Chandra Budiarso
Chandra Budiarso Mohon Tunggu... Konsultan - Penulis Iseng

Buah Pikiran

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Masih Punya Beban

19 Agustus 2020   12:26 Diperbarui: 19 Agustus 2020   12:31 130
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo (Sumber : Instagram @Jokowi)

"Dalam waktu yang relatif singkat, kita melihat progres yang luar biasa di kementerian/lembaga, antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan. Artinya, teguran keras tersebut punya arti yang signifikan" kata Pratikno saat menjawab pertanyaan soal reshuffle kabinet Bulan Juli lalu.

Lalu, benarkah tidak akan ada reshuffle? Atau jika pun ada, akankah tetap bersifat politis atau justru sebaliknya? Apakah akan ada komposisi menteri yang ideal dan murni tanpa "campur tangan" politik?  

Jawabannya tidak. Keseimbangan politik yang ada didalam kabinet akan tetap diperhitungkan.

Mengapa? Karena Jokowi masih punya beban politik tahun 2024.

Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, beban apa yang dimiliki Jokowi? Toh dia tidak akan terpilih lagi. Pun, dia bukan ketua partai. Lalu beban apa yang dibawa Jokowi?

Beban untuk memilih penerusnya.

Jokowi bukanlah ketua partai. Maka dari itu, Jokowi harus giat berkompromi dengan partai-partai politik. Jokowi memiliki beban untuk memastikan bahwa penerusnya pada tahun 2024 nanti akan tetap melanjutkan pembangunan yang digagas olehnya. Yang paling besar adalah pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah gagasan yang sudah sejak lama digagas, namun baru pada periode ini saja akan benar-benar dijalankan. Proyeknya bukan perkara mudah. Bukan saja sulit, namun proyek semacam ini juga tidak mungkin selesai dalam dua periode kepemimpinan seorang Presiden. Beban inilah yang ada di pundak Jokowi sekarang.

Indonesia bukan negara seperti China atau Vietnam dengan sistem Single Party Country (Negara Satu Partai). Juga bukan seperti Amerika, yang meskipun sama-sama negara demokrasi, namun memiliki hanya dua partai politik. Indonesia, dilain sisi, memiliki banyak sekali partai politik (yang inheren dengan banyak kepentingan). Maka saya yakin betul bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini tidak lepas dari kompromi politik untuk kepentingan pembangunan yang sudah digagas olehnya selama ini.

Jokowi memiliki beban untuk mengawal proses pembangunan, dan satu-satunya cara mengawal sebuah mega proyek semacam ini adalah dengan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada orang yang tepat. Jalannya adalah melalui politik.

Akan lebih mudah bagi Jokowi untuk terlihat populer dengan menghantam segala bentuk intrik politik. Beliau bisa saja melepaskan beban itu dan berkata "Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik di periode saya. Selanjutnya terserah". Jika pemikiran Jokowi seperti itu, proyek pemindahan ibu kota bisa saja dihentikan, mangkrak, dan menjadi sarang korupsi dikemudian hari. Saya yakin, tidak ada yang mau kasus korupsi e-KTP yang terjadi beberapa tahun lalu terulang kembali.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun