Mohon tunggu...
Nchamidah
Nchamidah Mohon Tunggu...

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Hukum Jaminan

11 April 2018   21:56 Diperbarui: 11 April 2018   22:11 11730 0 0 Mohon Tunggu...

Jaminan atau tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1131 KUH Perdata (jaminan umum) maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang yang diatur dalam pasal 1139.

Sedangkan hukum jaminan adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan pemberi jaminan dan penerima jaminan yang berkkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapat fasilitas kredit.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

Menurut Salim HS hukum jaminan memiliki beberapa asas, yaitu:

  1. Asas publicitet : bahwa seua hak harus didaftarkan, supaya pihak ke tiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut merupakan benda jaminan.
  2. Asas specialitas : benda yang dibebani hak jaminan ditunjuk secara khusus.
  3. Asas tidak dapat dibagi-bagi : walaupun hutang sudah dilunasi sebagian, barang jaminan tidak bisa diambil sebagian. Hanya boleh diambil ketika semua hutang sudah lunas.
  4. Asas inbezittsteling : barag jaminan harus ada pada penerima gadai.
  5. Asas horizontal : bangunan dan tanah bukan merupakan kesatuan.

Jaminan menurut sifatnya ada 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undnag-undang. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian, secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan, atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Jaminan ini dapat dibedakan antar jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debiturkepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan debitur, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan, apabila melakukan wanprestasi. Dalam ketentuan undang-undnag, kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.  Yang dalam kategori benda bergerak yaitu gadai dan fidusia. Benda tidak bergerak adalah hipotik dan hak tanggungan.

  1. Gadai

Gadai diatur dalam buku II pasal 1150-1160 KUH Perdata. Dalam pasal 1150 KUHPer dinyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yagg diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya. Benda yang dapat dijadikan jaminan dalam gadai adalah benda bergerak berwujud dan bergerak tidak berwujud (misalnya surat utang).

  1. Fidusia

Diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah lembaga yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupabarag bergerak dan barang tidak bergerak dan barang tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya. Yang menjadi objek fidusia yaitu SK HGB rumah susun atas sewa, bukan atas milik sendiri, hipotik kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih, dan hipotik atas helikopter dan pesawan terbang.

  1. Hipotek

Menurut pasal 1162 KUHPer hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Objek hipotik benda-benda tidak bergerak yang bisa dipindah tangankan beserta segala perlengkapannya.

  1. Hak tanggungan

Diatur dalam  UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Undang-undang ini mengatur lembaga jaminan yang disebut hak tanggungan. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan.

VIDEO PILIHAN