Apapun Alasan Anda, Ayo Jangan Golput dan Salurkan Hak Suaramu di Pemilu Besok Demi Indonesia yang Lebih Baik!

Besok, 17 April 2019, adalah hari penting nan bersejarah untuk masyarakat seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Tanah Air, kita akan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) serentak, yaitu pasangan presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Para pemilik suara akan dihadapkan dengan lima surat suara yang pastinya dicoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan hanya adanya dua pasangan calon (paslon) pemimpin negara, Pemilu kali ini tentu terbilang lebih hemat waktu dan hemat biaya karena kita hanya perlu mengadakan satu putaran pemilihan dalam satu hari sekaligus. Bagi mereka yang tinggal bukan di tempat pembuatan KTP, tentu tidak ada alasan untuk malas menyoblos karena hanya perlu satu kali pulang kampung. Dengan demikian, apakah tingkat partisipasi pemilih di 2019 ini akan meningkat?

Ikut serta dalam babak baru sejarah demokrasi adalah hal yang membanggakan, terlebih lagi adanya pesta diskon yang menarik dan menyenangkan. KlingKing Fun, nama pesta diskon ini, merupakan hasil kerja sama oleh BeKraf, Kemenkominfo, Radio Peduli Pemilu 107 FM, dan asosiasi pengusaha retail Indonesia dengan total 250 brand ikut serta menyediakan potongan harga paling tidak lima puluh persen dan harapannya tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat paling tidak menjadi delapan puluh persen. 

Sektor tenant-nya pun beragam, mulai dari makanan dan minuman (F&B), fesyen, furnitur, elektronik, salon, sampai tempat bermain anak-anak. Saya tidak setuju juga bahwa pemilihan umum yang seharusnya dianggap penting dan diikuti secara sadar dalam konteks kehidupan berbangsa serta bernegara perlu diiming-imingi partisipasinya dengan memberikan hadiah, tetapi lebih baik ada usaha untuk meningkatkan partisipasi dibandingkan tidak sama sekali.

Akan tetapi, ketika saya kembali ke masyarakat, saya tidak yakin bahwa segala usaha ini sukses. Bagi mereka yang ingin menjadi kelompok golongan putih (golput), ada saja alasan untuk tidak menggunakan hak suaranya. 

Sebelum saya membahasnya, saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada anggota golput. Daripada menyesal di kemudian hari, lebih baik berikan hak suaramu selama itu memungkinkan. Tidak ada gunanya kalian cuap-cuap protes di kemudian hari karena kalian pun tidak ikut berperan dalam menentukan siapa yang terpilih. 

Terlebih lagi, kalian tidak bisa dengan seenaknya menurunkan mereka yang telah menjabat kecuali memang ditemukan pelanggaran etik dan/atau hukum yang terbukti mereka lakukan. Sekarang, mari kita simak alasan para anggota golput dan coba mencari solusi agar mereka mau beralih sekaligus mewujudkan Pemilu mendatang yang lebih baik lagi.

Menikmati hari libur untuk berjalan-jalan bersama keluarga
Seperti kita tahu, hari pemungutan suara adalah hari libur nasional alias tanggal merah. Apalagi, tahun ini dengan mengambil cuti atau bolos di hari Kamis sebagai hari kejepit nasional (harpitnas), jadilah libur akhir pekan yang sangat panjang dan menyenangkan alias long weekend. Hal ini memang menarik, tetapi saya ingin bertanya, berapa banyak waktu yang harus kalian habiskan untuk datang ke TPS dan melakukan pencoblosan? Jika kalian datang saat TPS baru dibuka alias jam tujuh pagi, kalian tidak akan mengantre lama dan setelah menggunakan hak suara bisa langsung berlibur. Ups, tunggu dulu. Jika Anda dan keluarga tidak libur di hari Kamis, belajarlah disiplin dan jangan bolos!

Tidak punya figur caleg yang berkompeten untuk dipilih
Soal yang satu ini, saya juga cukup sulit bicara. Mahalnya biaya politik membuat tak jarang kita menemukan caleg yang hanya menang popularitas dan memiliki banyak uang, tetapi kompetensinya memang meragukan. Ditambah lagi, mereka jarang turun ke dapilnya di saat kita memiliki waktu untuk melihat kampanye mereka atau bahkan daerah kelahiran atau tempat tinggal mereka memang tidak sama dengan dapil tempat mereka bertarung, jadilah kita tidak mengenal mereka.

Ditambah lagi, sebagian besar orang tidak punya waktu dan memang malas menelaah satu persatu rekam jejak caleg di dapil mereka karena memang ketersediaannya banyak sekali. Selain pernah terkena kasus hukum atau tidaknya, kita juga sulit mencari reputasi sebenarnya dari sang caleg mengingat bisa saja dia melakukan pencitraan di dunia maya. 

Jika tidak memiliki caleg yang dikenal baik dan bereputasi baik, disarankan bisa memilih tokoh publik yang menurut Anda boleh dijadikan panutan atau mencari referensi dari pemilih lain. Mentok? Meski tentu diharapkan Anda memilih seorang caleg secara spesifik, jika tak punya pilihan pada orang tertentu rasanya masih lebih baik memilih partai yang sevisi dan semisi dengan Anda dibandingkan menjadi golput, bukan?

Untuk apa pilih Presiden? Kan yang buat kebijakan legislatif?
Pemilu kali ini adalah Pemilu serentak yang artinya peluang bahwa pemimpin negara dan penguasa parlemen tidak berasal dari koalisi yang sama tentu meningkat. Dengan demikian, tarik-ulur pembuatan kebijakan antara eksekutif dan legislatif bisa lebih alot. Jika kekuasaan lebih besar untuk membuat kebijakan ada pada pihak legislatif, untuk apa kita memilih eksekutif? Jika inisiatif eksekutif banyak dijegal oleh legislatif, apa gunanya keberadaan pihak eksekutif? Ya, tidak demikian juga.

Sejak awal, legislatif dan eksekutif memiliki perbedaan fungsi di mana pihak eksekutif merumuskan permasalahan teknis atas pelaksanaan kebijakan legislatif. Bagaimana eksekutif ini menerapkan ketentuan yang ada dalam menyelesaikan permasalahan bangsa juga penting.

Sulit untuk mengurus dokumen demi bisa mencoblos di luar daerah di KTP
Untuk poin ini, saya juga sulit untuk bicara dan saya hanya menawarkan dua solusi. Pertama, demi keakuratan data kependudukan, mengapa kepindahan domisili yang bersifat permanen tidak diikuti dengan kepindahan wilayah KTP? Saya mengerti bahwa proses perpindahannya tidak mudah dan cukup menyita waktu, tetapi ini lebih baik dibandingkan berbagai kepusingan akibat ketidaksesuaian data dan tidak hanya seputar masalah pemilihan umum. Peran Pemerintah dalam mempermudah proses birokrasi yang ada, khususnya menghadapi permintaan surat keterangan dari pimpinan RT/RW yang seringkali sulit ditemui dan menjadi bagian paling "beban" dari keseluruhan proses.

Kedua, kita tahu bahwa KPU akan menyediakan surat suara tambahan dalam jumlah yang terbatas sehingga seringkali mereka dalam kelompok "pindahan" ini tidak mendapatkannya akibat sudah habis digunakan oleh pemilik suara yang memiliki KTP dan menggunakan hak suaranya di tempat yang sama.

Agar tidak perlu repot dengan surat-menyurat terkait perpindahan tempat penggunaan hak suara dan penyediaan surat suara tambahan, Pemilu digital harus segera dikembangkan dan disempurnakan agar kita bisa menggunakannya secepat mungkin. Prinsipnya tetap sama yaitu kita harus mencoblos di TPS dengan kehadiran para saksi, tetapi tidak perlu sesuai dengan tempat pembuatan KTP dan membawa formulir. 

Surat suara digantikan dengan layar sentuh untuk mengurangi kemungkinan salah cara mencoblos dan tidak sahnya suara, juga mengurangi kemungkinan kurangnya surat suara dan bahan kertas itu sendiri yang kurang ramah lingkungan. Sistem verifikasi yang semula memanfaatkan komputer diganti dengan foto interaktif dan pemeriksaan sidik jari sehingga bisa dipastikan suara digunakan hanya sekali oleh pemilik suara itu sendiri, juga memberikan fleksibilitas untuk bisa menyalurkan suara di mana saja tanpa harus sesuai tempat pembuatan KTP. Bagaimana dengan caleg yang dipilih? Tentu disesuaikan dengan tempat pembuatan KTP, misalnya warga Cikarang yang menyalurkan suara di Jakarta tetap diberikan pilihan caleg di dapil Cikarang.

Inovasi ini saya harap tidak hanya terjadi untuk Pemilu serentak dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif tingkat pusat, tetapi juga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Tentunya sistem ini baru bisa bekerja dengan baik jika kita bisa membuat pilkada secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi pada tanggal yang sama, tentunya dengan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan penyesuaian masa jabatan.

Besok adalah hari Pemilu, besok adalah sejarah baru dalam pesta demokrasi kita, besok sudah selayaknya kita ikut menyalurkan hak suara demi Indonesia yang lebih baik selama lima tahun ke depan. Masa depan ada di tangan kita dan sekalinya terpilih, kita tak bisa lagi mengganti mereka sampai Pemilu berikutnya. Jadi, jangan sampai menyesal dengan menjadi golongan putih. Lebih jauh lagi, tentu kita berharap Pemilu ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih telah membaca dan semoga bermanfaat.