Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan menghidupkan kembali becak di Ibu Kota. Kebijakan tersebut katanya merupakan realisasi janji politik Gubernur DKI Jakarta pada sejumlah pendukungnya melalui program Community Action Plan (CAP). Menurut Anies, kebijakannya itu untuk memberikan keadilan pada semua warga.
Namun, tampaknya kebijakan Anies Baswedan itu dapat dikatakan sebagai langkah mundur untuk kota sekelas Jakarta. Terutama bila dibandingkan dengan perkembangan teknologi transportasi dan tata kota besar di dunia.
Beberapa pengamat perkotaan pun memiliki pendapat yang sama. Nirwono Joga pengamat tata kota dari Universitas Trisakti menyebutkan bahwa mengembalikan becak ke jalan raya itu kemunduran jauh. Karena kebijakan itu tidak selaras dengan semangat mendorong orang beralih ke transportasi massal.
Padahal dulu becak dilarang dengan semangat untuk mendorong warga menggunakan moda transportasi massal. Sehingga bisa mengurangi beban kemacetan di Jakarta.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Prasetio Edi Marsudi. Ia menyebutkan adanya Perda pelarangan becak bukanlah masalah adil atau tidak adil, melainkan bagaimana pemerintah mendorong warga naik angkutan umum.
Selain itu, pengaktifan kembali becak sebagai moda transportasi warga juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Bila becak dilihat sebagai moda transportasi, ada banyak pertimbangan yang membuatnya tidak cocok di Ibu kota. Ditilik dari segi lebar jalan di Jakarta yang sudah dipadati kendaraan, rute khusus becak dirasa tidak memungkinkan. Bila dipaksakan, jalan jadi semakin terasa sempit.
Hal itu akan menciptakan sekaligus menambah kesemrawutan jalan di Jakarta. Apalagi kota tersebut adalah Ibukota Negara yang menjadi simbol Indonesia di hadapan mata internasional.
Dari sisi manusiawi, membiarkan becak kembali beroperasi di Jakarta juga bukan pilihan tepat. Udara Jakarta yang sudah tercemar polusi bukanlah lingkungan yang sehat untuk pengemudi becak.
Selain itu, becak dinilai juga akan sulit bersaing dari segi kecepatan, tarif dan kepraktisan dengan moda transportasi lainnya. Apalagi ojek berbasis aplikasi online pun berlomba-lomba mematok tarif terjangkau.
Dilihat dari berbagai sudut pandang, kebijakan pengembalian becak di Jakarta tak layak. Dapat dikatakan itu hanyalah upaya Gubernur DKI Jakarta menampilkan sisi populisnya saja. Ia tampil seakan berpihak pada orang bawah, Â namun sebenarnya tak membangun sistem yang memajukan keberdayaan dan peradaban masyarakat.
