Kepentingan politik dari kelompok yang selama ini disebut Alumni 212 semakin tampak jelas ke publik.
Selama ini, mereka selalu mengklaim bahwa perjuangannya untuk membela agama, namun dalam beberapa hari ini beberapa rentetan peristiwa yang terjadi seperti membuka tabir kepentingan politik praktis dibalik aksi-aksi berjilid tersebut.
Setidaknya terdapat dua rentetan peristiwa yang menguatkan itu.
Pertama, melalui pengakuan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khathath, terkait kekecewaannya atas kegagalan beberapa kader Alumni 212 yang tidak dicalonkan oleh koalisi Partai Gerindra-PKS-PAN.
Dalam pengakuannya itu, terungkap bahwa ia kesal karena seperti ditikung kawan sendiri, yang dulu telah dibantu untuk mengerahkan massa dalam aksi berjilid 411 dan 212 untuk menggulingkan Ahok dan memenangkan Anies-Sandi seperti tak dihargai.
Dengan demikian, melalui pernyataan Al Khathath tersebut terbukti bahwa aksi berjilid 411 dan 212 dua tahun lalu, bukanlah murni untuk membela agama, melainkan untuk urusan pemenangan calon kepala daerah. Dapat dikatakan mereka menunggangi agama untuk urusan politik.
Kedua, kini muncul suatu fasilitator bagi para alumni Aksi Bela Islam 212 yang ingin terjun ke dunia politik. Fasilitator itu dinamai Garda 212.
Garda 212 menjalin ikatan dengan empat partai politik, yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Garda 212 membuka pendaftaran bagi alumni dan simpatisan 212 yang ingin menjadi caleg di empat partai tersebut.
Pembentukan Garda 212 ini semakin membuktikan dugaan publik selama ini. Bahwa aksi 212 berkaitan dengan kepentingan politik koalisi oposisi pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, juga menunjukkan sisi munafik mereka yang sebelumnya selalu mengkampanyekan bahwa gerakan tersebut murni agama yang bebas politik. Namun faktanya justru membentuk koalisi dengan para sekutunya untuk pemilu legislatif 2019 nanti.
Namun parahnya, mereka seolah menutupi kepentingan politiknya dengan dalil agama. Mereka kerap menggunakan isu agama sebagai cara untuk memenangkan calon yang diusungnya dalam kontestasi politik. Contoh paling brutalnya adalah di Pilkada DKI Jakarta kemarin.
