Mohon tunggu...
Budi Santoso
Budi Santoso Mohon Tunggu...
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

MUI: Politisasi Agama Tak Hanya Haram, tapi Juga Sesat

27 Desember 2017   12:15 Diperbarui: 27 Desember 2017   12:37 1206 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
MUI: Politisasi Agama Tak Hanya Haram, tapi Juga Sesat
www.wertingen.de

Terhitung sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, penggunaan sentimen SARA untuk kepentingan politik kembali menguat di Indonesia. Hal itu bersamaan dengan maraknya politisasi agama untuk memenangkan calon tertentu.

Puncaknya pada proses Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu. Momen politik tersebut diyakini oleh banyak ilmuwan politik sebagai ajang penggunaan agama untuk kepentingan politik yang paling brutal dalam sejarah Republik Indonesia berdiri.

Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun berfatwa atas fenomena politisasi agama. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, sikap dan perilaku orang-orang yang melakukan politisasi agama untuk kepentingan tertentu adalah haram.

Menurut Amirsyah, jika agama disalahgunakan dan dijadikan alat untuk mempolitisasi suatu kepentingan politik tertentu, maka hal tersebut merupakan perbuatan sesat.

"Menyesatkan lebih tinggi dari haram, sesat itu kalau agama dipolitisasi. Jadi agama jangan dipolitisir untuk kepentingan politik," ujarnya pada Selasa (26/12).

Pendapat Wasekjen MUI tersebut sejalan dengan ulama ahli fiqh, KH Afifuddin Muhajir M.Ag pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo yang juga mantan Katib Syuriah PBNU. Ia menegaskan bahwa menggunakan agama untuk kepentingan politik atau politisasi agama itu hukumnya adalah haram.

"Politisasi agama itu hukumnya haram, tapi mengawal politik dengan agama itu hukumnya wajib," katanya seminar dan bedah buku "Fiqih Tata Negara" karya KH Afifuddin Muhajir di Bondowoso, Senin (25/12).

Dengan adanya pendapat MUI dan para alim ulama tersebut, diharapkan iklim perpolitikan di tanah air bisa semakin sehat ke depannya. Tak perlu lagi agama digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau memenangkan seorang calon kepala daerah.

VIDEO PILIHAN