Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut telah diakui secara Internasional sejak 1969. Namun dalam perjalanannya, banyak gejolak yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang ingin makar dan memerdekakan diri.
Adalah Organisasi Papua Merdeka yang terus merongrong kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tersebut. Mereka selalu merayakan Hari Kemerdekaan Papua Barat tiap 1 Desember. Berbeda dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus Namun ternyata itu hanya dirayakan oleh sekelompok orang yang berusaha memecah belah Papua dan Indonesia saja. Secara spesifik hanya dirayakan oleh OPM saja. Karena faktanya, tak semua warga Papua setuju dengan hari kemerdekaan itu. Bahkan untuk sekelas kepala suku di Papua.
Ramses Ohee yang merupakan Ketua Barisan Merah Putih sekaligus Pelaku Pepera 1969 dan Kepala suku Besar Waena Jayapura sendiri menyatakan menolak untuk mengakui Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember, yang mana itu sebenarnya diklaim oleh kelompok separatis Papua Merdeka. Pernyataan itu disampaikan oleh Ramses Ohee dalam jumpa pers di Pendopo Yahim Pasar Lama, Distrik Sentani pada Selasa (28/11). Â
Jumpa pers dalam rangka menolak peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 2017 tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, seperti Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura, Nulce Monim sebagai Ondoafi Putali Sentani Timur Kab. Jayapura, Albert Pelle sebagai Ondoafi Kp. Yahim Kab. Jayapura, Agus Rawa Kogoya sebagai Ketua Adat Lapago Kab. Jayapura, Sarlen Aya Tanoai sebagai Ketua Bela Negara Kab. Jayapura, dan Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago.
Menurut Ramses Ohee, NKRI ini adalah anugrah Tuhan YME kepada rakyat Papua. Ia menjelaskan bahwa Tuhan telah menakdirkan  NKRI itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, dan Papua adalah bagian sah dari NKRI. Dengan demikian, hari kemerdekaan pada 1 Desember itu tak tepat. Hari kemerdekaan Papua adalah sama dengan kemerdekaan NKRI, yaitu 17 Agustus tiap tahunnya.
Saat ini, Pemerintah Republik Indonesia sangat perhatian dan fokus untuk membangun Papua. Pembangunan di Papua saat ini telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Hal itu diakui Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura.
"Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi sudah turun langsung melihat kondisi masyarakat asli Papua dan sedang gencar membangun Papua yang masih mengalami ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, serta pembangunan," ungkapnya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago. Ia mengatakan bahwa Papua saat ini telah damai dan makmur seperti pepatah 'berat kita pikul ,ringan kita jinjing'. Untuk itu, upaya memecah belah masyarakat Papua harus dihentikan.
Menurutnya, salah satu alasan masyarakat Papua menerima Otonomi Khusus karena pemerintah Indonesia saat ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk mengelola keuangannya sendiri, seperti dana otsus itu sendiri. Namun dalam pengelolaannya tetap perlu pengawasan dari pemerintah pusat agar masyarakat Papua benar-benar bisa sejahtera.
Para tokoh Papua itu berpandangan sama bahwa Isu 1 Desember 2017 sebagai hari kemerdekaan Papua tersebut disuarakan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat Papua. Padahal masyarakat Papua sendiri sangat prihatin karena perdamaian yang selama ini dijaga terus dirusak oleh kepentingan kelompok OPM.
