Akhir-akhir ini, isu Reklamasi Teluk Jakarta kembali hangat dibicarakan publik, terutama di sosial media. Hal itu kemudian semakin ramai saat ada kabar bahwa para alumni sebuah institut teknik terbesar di Indonesia menyatakan menolak adanya reklamasi tersebut.
Dalam postingan yang beredar di sosial media juga disebutkan bahwa 9 alumni perguruan tinggi menolak reklamasi Teluk Jakarta. Hal itu juga diikuti dengan longmarch 1000 perguruan tinggi yang akan menggeruduk Balai Kota Jakarta.
Dalam menerima informasi, kita harus kritis dalam menilainya, terutama terkait kebenarannya. Beberapa kabar di atas hingga saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita menahan diri untuk turut menyebarkannya lagi.
Proyek Reklamasi Teluk Jakarta telah ada sejak pemerintahan Soeharto. Ia tidak hanya di pemerintahan Jokowi dan Gubernur Ahok aja, pada pemerintahan sebelumnya juga berjalan prosesnya.
Sejauh ini, Reklamasi Teluk Jakarta telah melalui proses pengkajian yang objektif dan menunjukkan bahwa area tersebut memenuhi syarat untuk pembangunan. Selain itu, adanya reklamasi juga dapat membuka potensi sosial ekonomi yang besar.
Setelah melewati proses yang panjang hingga saat ini. Melewati berbagai rezim pemerintahan. Maka sudah banyak implementasi dari proyek tersebut. Oleh karena itu, proyek reklamasi tidak dapat serta merta dihentikan karena akan melanggar aturan dan prosedur yang berlaku.
Terkait dengan beredarnya postingan di sosial media yang mengajak berdemonstrasi atas isu reklamasi, kita harusnya dapat melihatnya secara lebih kritis. Masyarakat sebaiknya tidak mudah terprovokasi karena hal tersebut sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan politik yang berpotensi mengadu domba pemerintah dengan rakyat. Kita semua harus waspada atas itu.
Adapun bila benar adanya seruan aksi demonstrasi dari para alumni perguruan tinggi itu, tentu sangat disayangkan. Sebagai sebuah alumni dari perguruan tinggi yang harusnya mengamalkan tri dharma perguruan tinggi, seharusnya mampu menunjukkan sikap untuk mendukung pemerintah dalam membangun bangsa dan turut menyejahterakan masyarakat secara nyata. Tidak dengan aksi-aksi yang justru berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Itu sungguh tak elok.