Seiring dengan mulai dibahasnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat di DPR RI, pro dan kontra atas isu tersebut ramai kembali di perbincangan publik. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan aturan tersebut berusaha melakukan segala cara agar Perppu dapat dibatalkan.
HTI sebagai sebuah organisasi yang akan dibubarkan dengan peraturan tersebut juga semakin keras bersuara. Salah satunya melalui sayap organisasi mahasiswanya.
Baru-baru ini muncul seruan dari mahasiswa Sulawesi Tenggara untuk menggelar 'Aksi Sejuta Umat Menolak Perppu Ormas'. Seruan tersebut viral di sosial media dan youtube.
Adanya seruan menolak Perppu Ormas dari mahasiswa Sulawesi Tenggara menunjukan bahwa HTI pada dasarnya telah masuk ke kalangan mahasiswa dan pemuda. Infiltrasi mereka, tidak hanya di kalangan birokrasi saja, namun juga di sekolah-sekolah, kampus, dan organisasi pemuda.
Tentu, ini sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa dan negara. Pemuda yang ke depan akan memegang kendali negara, ternyata terindikasi memiliki paham yang justru bertentangan dengan dasar negara, Pancasila.
Untuk itu, sebenarnya tujuan utama Pemerintah RI mengeluarkan Perppu Ormas adalah untuk membentengi warga negara dari paham-paham yang anti terhadap Pancasila  Seperti, paham khilafah yang diusung HTI pada pemuda-pemudi Indonesia seperti di atas.
HTI dilarang karena berpotensi mengancam kedaulatan NKRI dengan paham khilafahnya. Sikap Pemerintah yang melarang HTI sendiri tidak sama dengan mendiskreditkan Islam. Sebab di negara-negara Islam sendiri, HTI justru dilarang karena memiliki tendensi untuk meruntuhkan negara.
Hal tersebut harusnya dipahami oleh 'adik-adik' mahasiswa tersebut. Untuk apa pemerintah menguatkan Perppu Ormas dan melarang HTI. Apa yang diserukan oleh mereka tak lain adalah upaya provokasi untuk mengumpulkan massa dari mahasiswa yang bisa saja akan ditunggangi oleh kepentingan politik manapun.
Tugas utama seorang mahasiswa itu seyogyanya adalah belajar menggunakan nalar. Ia bertanggung jawab mengembangkan keilmuwannya untuk kemaslahatan manusia.
Menjadi provokator itu bukan tugas mereka. Sangat kasihan orang tua yang sudah membayari kuliah, ternyata hasilnya anak-anak mereka hanya menjadi corong provokasi masyarakat. Apalagi untuk tujuan yang bertentangan dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.
Tentu, itu bukan harapan orang tua, dimanapun dia berada.
