Dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 lalu, Jokowi menyatakan akan patuh dan tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan, selama 3 tahun pemerintahannya ini, itu  dibuktikan dengan kerja nyata di berbagai bidang.
Presiden Jokowi terus bekerja untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita sebagai program politiknya.
Namun, ternyata itu tak mengenakan bagi sebagian kelompok kepentingan politik. Presiden Jokowi dianggap sebagai ancaman bagi kepentingannya. Oleh karena itu, berbagai tuduhan kerap dialamatkan ke Presiden Jokowi.
Belakangan muncul kritik dari Salamuddin Daeng yang menyebutkan bahwa berjalannya pemerintahan saat ini tak sesuai dengan UUD 1945. Ia menyatakan bahwa banyak kebijakan Jokowi yang menabrak aturan tertinggi tersebut.
Kritik itu sebenarnya wajar di alam politik demokrasi. Namun kritik itu harus kita baca secara kritis agar tidak menyesatkan masyarakat luas.
Bila dilihat, memang banyak kebijakan Jokowi yang diambil dengan cepat demi kelancaran pembangunan di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti pemerintah saat ini mengabaikan aturan tertinggi di tata negara kita.
Bahkan dalam mengambil kebijakan itu, Presiden Jokowi berani tidak populer. Misalnya soal kenaikan harga BBM atau penghapusan subsidi bagi rumah tangga bukan miskin. Memang membuat harga naik, tapi tujuannya besar.
Tujuannya ialah agar BBM dan listrik tidak hanya dinikmati oleh sebagian rakyat saja, namun agar bisa dirasakan oleh semua. Program redistribusi sumberdaya itu bisa menjadi celah politik bagi lawannya untuk menghajar Jokowi. Tapi itu bukan hal yang terlalu dipikirkan Presiden.
Di sisi lain, justru itu yang menunjukan sisi keberpihakan Jokowi. Ia berpihak pada rakyat banyak dibanding mengakomodir segelintir kepentingan politik.
Justru dengan langkah cepat Jokowi itu ternyata terbukti banyak capaian pembangunan yang sebelumnya selalu tertunda dapat segera terwujud saat ini. Sebaliknya, mereka yang terus mengkritik menunjukan bahwa ia sebenarnya tidak berpandangan progresif, bahkan cenderung menginginkan status quo.
Kemudian, untuk membaca langkah kerja Jokowi saat ini, Salamuddin Daeng harusnya tidak hanya menggunakan kacamata kuda hukum. Terkait kritiknya bahwa Jokowi melanggar konstitusi karena kerjanya dalam membangun Indonesia, Salamuddin Daeng harusnya paham mengenai prinsip hukum itu sendiri.
