Derasnya informasi kerap digunakan sebagai wahana perang informasi oleh berbagai kelompok kepentingan. Proses klarifikasi dan konfirmasi fakta berguna untuk memperkecil kemungkinan adanya penggiringan opini pada diri kita. Isu terkait adanya kepentingan politik pada pertemuan antara Kepala BIN, Kapolri, Gubernur Papua, dan Kapolda Sumut menjadi viral. Pesan yang beredar dalam bentuk laporan dari Deputi II BIN ke Panglima TNI itu menyebutkan terkait pemenangan Jokowi dan PDIP tahun 2019. Â
Menanggapi situasi demikian, Komnas HAM turut merilis pernyataan sikap dengan penekanan untuk mendesak langkah investigasi politik atas tindakan BIN juga memonitor keselamatan Gubernur Papua. Tentu, kita sangat menyayangkan rilis media dari Komnas HAM tersebut, karena terkesan ada tindakan yang terburu-buru dan terlalu responsif dalam menyikapi foto kebersamaan Kepala BIN bersama sejumlah pejabat negara. Hal ini justru berpotensi membuat suasana menjadi lebih keruh.
Saat ini, telah ada penjelasan pesan berantai yang menyebutkan bahwa pertemuan Kepala BIN, Kapolri, Gubernur Papua dan Kapolda Sumut itu terkait dengan kepentingan politik adalah informasi hoax. Pertemuan itu sendiri sebenarnya terkait dengan pengamanan Pilkada Papua 2018. Tak ada hubungannya dengan kepentingan politik. Dengan demikian, tidak benar adanya informasi yang diinisiasi oleh BIN dan dihadiri oleh Kapolri, Gubernur Papua, dan Kapolda Sumut untuk pemenangan Presiden pada 2019. Juga tidak benar bila ada paksaan kepada Lukas Enembe untuk berpasangan dengan Paulus Waterpauw di Pemilihan Gubernur Papua tahun depan. Semua informasi di atas adalah hoax.
Terkait dengan pernyataan sikap dari Komnas HAM tadi tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Natalius Pigai sangat provokatif dan berlebihan dalam menanggapi pertemuan tersebut. Ia terus berupaya memberikan komentar-komentar dengan tidak melihat fakta yang ada. Bahkan, parahnya Natalius Pigai termakan isu hoax yang beredar.
Komnas HAM sendiri dalam kapasitasnya tidak berwenang memantau lembaga intelijen BIN karena BIN tidak sedang melakukan pelanggaran HAM. Apalagi sampai mengundang Lembaga Pemantauan internasional untuk sebuah informasi hoax . Hal ini tentu sebuah tindakan yang melecehkan integritas lembaga BIN.
Kemudian, yang patut disayangkan ternyata lembaga negara sekelas Komnas HAM ikut terpengaruh informasi hoax. Bila ini sampai terjadi, maka akan sangat mengkhawatirkan kita semua. Karena informasi hoax telah berhasil mengacak-acak arus informasi antar lembaga negara.
Untuk itu, kepada warganet harap terus waspada dan teliti dalam membaca perkembangan informasi. Proses klarifikasi dan konfirmasi fakta menjadi sangat mendesak untuk saat ini. Jangan sampai termakan isu hoax yang dapat merugikan diri kita, keluarga, serta bangsa dan negara.
