Pemimpin Baru di Tahun yang Baru

Dalam hitungan detik demi detik akhirnya tahun 2018 tinggal sejarah. Memasuki tahun baru 2019 ada sesuatu yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka tahun 2019 adalah tahun politik. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia akan berlangsung pemilihan Presiden bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. 

Masa depan bangsa selama lima tahun ke depan ditentukan dengan proses demokrasi dalam pemilu ini.  Sebagai warga negara yang baik, tentunya kesempatan mengikuti pemilu ini tidak boleh disia-disiakan. Rakyat harus cerdas dalam memilih para pemimpinnya baik di legislatif maupun eksekutif.

Beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan media massa  baik cetak maupun elektronik begitu gencar memuat pemberitaan tentang tertangkapnya para tersangka korupsi dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sehingga dapat membentuk opini negatif masyarakat terhadap dunia perpolitikan di tanah air. 

Tentu hal ini sangat merugikan bagi perkembangan dunia demokrasi di Indonesia yang konon menduduki peringkat ke-3 sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Maraknya berita tentang lika-liku dunia perpolitikan tanah air beserta permasalahannya di media massa, di satu sisi dapat membuat pengetahuan masyarakat tentang dunia perpolitikan semakin meningkat sehingga masyarakat semakin cerdas berpolitik. 

Namun, di sisi lain juga akan membuat masyarakat semakin apatis, tidak acuh kepada dunia perpolitikan. Padahal politik merupakan instrumen dalam mengembangkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Memilih pemimpin, mengesahkan peraturan, pengalokasian anggaran belanja pemerintah semuanya tidak akan lepas dari kehidupan perpolitikan.

Idealnya masyarakat yang semakin cerdas berpolitik, akan cerdas menentukan pilihan calon pemimpin yang sesuai harapannya dapat membawa masyarakat lebih baik dan sejahtera. Namun mental dan perilaku para pelaku politik yang menjalankan dunia politik juga harus beradab dan memberikan contoh keteladanan. Kalau tidak ada perubahan, maka masyarakat yang apatis dan ujungnya partisipasi rendah dalam pemilu akan bertambah.

Dibutuhkan kedewasaan berpolitik dalam membawa perahu besar yang bernama "Indonesia". Sudah saatnya Indonesia dibangun dengan "kesalehan total" berpolitik yang bukan kesalehan berpolitk secara parsial hanya untuk mendulang suara dan memikat perhatian publik dengan menghalalkan berbagai cara dan mengandalkan alat kekuasaan,  materi dan uang di atas segalanya. 

Memang segalanya membutuhkan uang akan tetapi uang dan materi bukanlah segalanya. Jika kita berkaca pada sejarah negeri ini, kita dapat memperoleh banyak pelajaran dari para pemimpin Indonesia dahulu dalam berpolitik yang beradab dan tidak men"Tuhan" kan uang di atas segalanya. Sebut saja  Moh. Hatta, Natsir, Sutan Syahrir, Syafrudin Prawiranegara, Jendral (Pol) Hoegeng dan masih banyak lainnya yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan, kerjasama, dan bekerja keras demi memajukan bangsa dan negara ini. 

Kepentingan pribadi maupun kelompok mereka abaikan demi kepentingan yang lebih besar lagi yaitu kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Para pejabat maupun politikus yang tertangkap KPK harusnya malu jika berkaca pada kesederhanaan para pemimpin kita dulu. Atau rasa malu para pejabat koruptor itu sudah hilang?

Kita harus optimis menyambut pemimpin baru nanti, karena pemimpin baru nanti pastilah tidak akan lahir secara tiba-tiba, prematur, dan dengan cara instan. Sebuah tantangan besar yang kelak harus dijawab pemimpin baru dengan kerja keras dan kesungguhan memberikan kepastian untuk memenuhi harapan masyarakat agar tercipta kehidupan yang lebih baik, lebih maju, sejahtera, bersih dari korupsi, dan berkeadilan sosial.

Yang perlu diingat oleh semua kontestan pemilu beserta pendukungnya bahwa pesta demokrasi ini adalah ajang adu gagasan, adu ide, adu program untuk melayani masyarakat. Bukan semata-mata suatu tujuan meraih kekuasaan semata. Namun kekuasaan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan bagi sesama dengan lingkup lebih luas melalui kewenangan dan kekuasaan yang digenggamnya. Pemimpin yang melayani dan bukan dilayani.

Bogor, 1 Januari 2019