Casmudi
Casmudi wiraswasta

Gemar menulis dan berbagi informasi. Seorang Lifestyle & Travel Blogger. Trip Advisor : https://www.tripadvisor.com/members/casmudib Silahkan mampir di blog saya: http://www.casmudiberbagi.com/

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kinerja BPK Mengawal Keuangan Pemerintah Daerah

12 Januari 2018   20:24 Diperbarui: 12 Januari 2018   20:29 2304 0 0
Kinerja BPK Mengawal Keuangan Pemerintah Daerah
(Sumber: wartakota/diolah)

Gelaran sidang maraton penuh drama tentang pengungkapan kasus mega korupsi 2 triliun lebih pengadaan e-KTP yang melibatkan "orang besar" semacam Ketua DPR  Setya Novanto (Setnov) menghenyak publik. Perhatian masyarakat Indonesia bukan hanya pada sosok Setnov yang licin bak belut tetapi besaran keuangan negara yang "dikorup" sungguh luar biasa.

Bukan hanya Setnov, drama kasus korupsi pun terjadi sebelum dan sesudah kasus Setnov. Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah KPK juga telah membuka betapa bobrok para kepala daerah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang melakukan "bancakan" membegal uang negara. Satu persatu para kepala daerah dicokok untuk bertanggungjawab dalam penyalahgunaan kekuasaan (abuse the power).

Bebas dan Mandiri

Dari berbagai pengungkapan kasus pencurian harta negara, ada sosok lembaga pemerintah yang vital berperan membantu kinerja KPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena, gerak cepat KPK menangkap para mafia korupsi berdasarkan temuan BPK yang mencurigakan.

BPK berkedudukan sejajar dengan Presiden, dipilih dan bertanggung jawab kepada DPR merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.    

            Keberadaan BPK diatur  berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E poin (1), "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Jadi, BPK bukan saja "tanggungjawab tentang keuangan negara" melainkan juga "pengelolaan keuangan negara".

Selain Amandemen UUD 1945, BPK juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengganti UU Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional.

Lanjut, landasan hukum dan landasan operasional BPK, sejak 2003 setidaknya ada empat UU, yaitu: 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 3) UU Nomor  15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang  merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1973.

BPK dikatakan "Bebas dan Mandiri" dikarenakan mengingat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya berusaha mengendalikan kiprah dan ruang gerak BPK. BPK tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara optimal. 

Bebas dan mandiri BPK juga dijabarkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 yang meliputi: 1) Kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan (pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2006; dan 2) Kebebasan dan kemandirian di bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, tercermin melalui kewenangan BPK untuk menetapkan tata kerja pelaksanaan BPK dan jabatan fungsional pemeriksa (pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2006).

Adapun, tugas penting BPK,di antaranya: 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara; 2) Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana; dan 3) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

 

Kawal Harta Negara

 BPK Kawal Harta Negara dalam bentuk keuangan Negara.  Keuangan Negara tersebut merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu, BPK Kawal Harta Negara bukan hanya di tingkat pusat saja tetapi hingga di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kantor BPK Perwakilan di Indonesia (Sumber: Biro Humas BPK RI)
Kantor BPK Perwakilan di Indonesia (Sumber: Biro Humas BPK RI)
Azas desentraslisasi memberikan kepercayaan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya seperti yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai pasal 1 poin 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 30 tahun 2014 dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Juga, melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan menetapkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Kepala daerah diberi kewenangan untuk megelola keuangan daerahnya secara mandiri. Sayang, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka karena terlibat kasus korupsi atau suap menjadi ketakutan kepala daerah lainnya untuk melakukan belanja anggaran. Kondisi terjeratnya banyak kepala daerah dalam pusaran kasus korupsi menjadi pembelajaran kepala daerah agar hati-hati mengelola keuangan daerahnya. Ketatnya pengawalan BPK menjadi rasa takut para kepala daerah lantaran adanya kekhawatiran terjerat kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam anggaran pemerintah daerah.

Rasa takut kepala daerah menyebabkan anggaran yang sudah dialokasikan justru mengendap di daerah. Namun, BPK justru menyarankan agar pemerintah daerah melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sebab mekanismenya dinilai lebih transparan dan terbukti bisa menghemat anggaran.

Lagi, agar pembangunan di daerah bisa berkembang karena serapan anggaran yang dinilai lambat maka Pemerintah juga mengeluarkan solusi yang salah satunya agar temuan BPK tidak langsung dijadikan alat untuk menekan kepala daerah. UU Administrasi Pemerintahan sudah mengatur detil kebijakan atau kesalahan administrasi tidak bisa dipidana.

Salah satu tindakan yang dikhawatirkan kepala daerah adalah diskresi yang memberikan peluang untuk disangka sebagai pelaku korupsi. Padahal, wewenang kepala daerah menurut pasal 65 poin 4 UU Nomor 9 Tahun 2015, "mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3