Masalah kota Jakarta selalu menarik untuk diperbincangkan. Kota besar yang merupakan ibukota Indonesia juga dianggap sebagai  miniatur Indonesia. Kini, kota Jakarta yang pada jaman Kolonial Belanda berjuluk Batavia mempunyai banyak masalah yang harus dipecahkan. Salah satu masalah penting yang harus diselesaikan secara serius adalah kemacetan lalu lintas yang sangat krodit. Kemacetan parah inilah yang menjadi masalah prioritas setiap pergantian Gubernur Jakarta. Apalagi, pasangan Gubernur Jakarta yang baru Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno berkomitmen untuk memecahkan masalah kemacetan Jakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta.
Kebijakan Publik
Keseriusan Gubernur Jakarta untuk mengatasi kemacetan lalu lintas sangat diapresiasi oleh warga Jakarta. Tetapi, perlu diingat bahwa  masalah kemacetan Jakarta adalah masalah klasik yang selalu muncul bak fenomena gunung es. Pemecahan kemacetan Jakarta sejatinya bukan hanya dibebankan seratus persen pada pundak Gubernur tetapi perlu kolaborasi setiap elemen masayarakat dan stakeholder. Dengan kata lain, Gubernur perlu mengeluarkan kebijakan publik yang tegas dan bermanfaat bagi masyarakat untuk  mengatasi kemacetan. Lanjut, muaranya pada implementasi kebijakan publik tersebut. Oleh sebab itu, kunci masalahnya adalah kesadaran warga Jakarta untuk bersama-sama secara masif mengentaskan kemacetan tersebut.
Perlu diketahui bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor sebagai kendaraan pribadi belum mampu dihentikan. Setiap tahun, ada saja merek baru kendaraan yang diluncurkan ke pasaran. Dan, inilah yang merangsang masyarakat untuk memilikinya. Apalagi, setiap produsen kendaraan bermotor berharap agar produknya laku di pasaran. Jadi, berbagai cara atau srategi marketing untuk menjual lebih banyak produk. Sementara, pertumbuhan kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan jumlah ruas jalan  yang ada. Akibatnya, lambat laun setiap ruas jalan di Jakarta akan mengalami sesak kendaraan yang berakibat pergerakan kendaraan makin lambat.
Lebih mengkhawatirkan, kondisi kemacetan Jakarta diprediksi sungguh mengenaskan 5 tahun mendatang. Bayangkan, jika setiap penduduk Jakarta berkeinginan mempunyai kendaraan pribadi, maka density (kerapatan) antar kendaraan di jalan raya makin membesar. Dampaknya, kemampuan gerak warga untuk menggunakan ruang publik makin lama terampas oleh aksi berdesak-desakan kendaraan pribadi. Di tambah lagi, tingkah laku masyarakat yang tidak mengindahkan kepentingan orang lain atau saling mendahulului berakibat "kiamat" kemacetan Jakarta sangat mungkin terjadi. Anda bisa melihat video berikut tentang apa yang terjadi 5 tahun ke depan jika setiap penduduk Jakarta mempunyai ego yang besar untuk memiliki kendaraaan pribadi. Â
Boxes | Ayo kita #UnlockJakarta (Sumber: Uber Indonesia)
Dampak kemacetan Jakarta makin memperlambat mobilisasi warga dari satu tempat ke tempat lainnya. Di tambah lagi, kenyamanan dan kualitas hidup semakin rendah. Sebelum fenomena gunung es kemacetan Jakarta terjadi, maka setiap warga Jakarta perlu kesadaran tinggi untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. "Lead by example", mengajar dengan contoh harus diterapkan oleh kalangan birokrasi yang bertugas mengeluarkan kebijakan publik. Perlu menajamkan jiwa "client" daripada "patron" pada diri penguasa. Kalangan birokrasi hendaknya bertindak sebagai pelayan rakyat bukan "bos" rakyat. Jadi, ketika kalangan birokrasi mengeluarkan kebijakan publik perlunya penggunaan transportasi publik oleh warga maka sejatinya mereka harus memberikan contoh terlebih dahulu.
Transportasi publik
Tidak lama lagi lagi MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta akan dioperasikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya surat edaran di kalangan birokrasi untuk menggunakan transportasi publik tersebut dibandingkan dengan kendaraan pribadi atau dinas. Keuntungannya adalah bukan hanya mengurangi dampak kemacetan tetapi mampu mengurangi beban pengeluaran negara. Saat kalangan birokrasi beramai-ramai menggunakan transportasi publik, masyarakat akan respect dan lebih mudah diajak untuk berpartisipasi. Kita memahami bahwa nama baik kalangan birokrasi masih rendah sebelum reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh di tubuh lembaga atau institusi.
Kemacetan juga ditimbulkan karena banyaknya persimpangan di Jakarta yang dibuat sebidang, Apalagi, yang bertemu dengan jalur kereta api maka kemacetan sungguh luar biasa. Jalur-jalur persimpangan sebidang dengan jalur kereta api merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan pembuatan jalan layang (fly over). Pertemuan jalan raya dan jalur kereta api tersebut semakin membuat lalu lintas karut marut saat jam sibuk baik jam berangkat maupun pulang kantor.
Lanjut, perlu diketahui bahwa kebijakan distribusi kendaraan bermotor "suka atau tidak suka" merupakan salah satu faktor penyebab kemacetan Jakarta. Jakarta sebagai kota urban telah dijejali oleh penduduk yang melebihi kapasitas (over capacity). Di sisi lain, setiap warga membutuhkan alat transportasi sebagai sarana berangkat kerja. Sementara, kuantitas dan kualitas transpotasi  publik belum mencapai kepuasan yang tinggi (high satisfaction) seperti biaya murah, terintegrasi dan hemat waktu.
