“Dalam konteks kepariwisataan memang dikenal paradigma pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai subyek pembangunan” (Wamenparekraf Sapta Nirwandar KIB II)
Kemajuan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan. Hasil yang diperoleh dari kue pariwisata hendaknya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi kenyataannya, hasil pariwisata yang diperoleh di daerah sebagian besar harus dikirim ke pusat atau dipermainkan oleh para birokrasi kotor. Akibatnya, kemajuan pariwisata tak mampu memberikan kemajuan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, kawasan pariwisata hanya menjadi objek pembangunan saja yang membuat kaya pejabat. Hal inilah yang harus dipecahkan oleh semua kalangan, baik pemerintah maupun stakeholders yang berperan penting dalam dunia pariwisata.
Masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan dunia pariwisata. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk meningkatkan daya saing pariwisata kita. Apalagi, pariwisata kita masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga kita, seperti: Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. Negara kita hanya mampu mendatangkan wisatawan asing kurang lebih 8 juta orang. Sedangkan, Malayisia mampu mendatangkan kurang lebih 24 juta orang. Padahal, negara kita mempunyai sejuta pesona wisata dari Sabang sampai Merauke.
Harapan kita bahwa Kementrian Pariwisata yang ada di Kabinet Kerja sekarang hendaknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pariwisata harus diimbangi dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pariwisata Indonesia. Jadi, perlunya peningkatan pariwisata dengan berbasis masyarakat. Strategi terbaik untuk mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara meningkatkan kemajuan Desa Wisata.
Banyak hal positif yang mampu diperoleh dari pengembangan desa wisata. Saat ini, desa wisata di Indonesia kurang lebih 980 desa wisata. Dengan pengembangan desa wisata, maka partisipasi masyarakat di sekitarnya diberdayakan semaksimal mungkin. Perlu diketahui bahwa pengembangan desa wisata berarti pengembangan pariwisata yang melibatkan sumber daya masyarakat yang ada di kawasan wisata dan sekitarnya.
Melalui desa wisata akan menjadi perwakilan dari suatu daerah dalam mempromosikan budaya, alam, sejarah dan atraksi seni. Dampak yang akan terjadi adalah wisatawan terus mengalir datang dan pergi ke desa-desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara bisa mengenal langsung keunikan dan kekhasan dari daerah yang menjadi tujuan wisata. Biasanya, masyarakat sekitar akan menyambutnya dengan senyum dan ramah. Hal inilah yang akan membuat wisatawan merasa betah, dihargai dan dihormati serta diperlakukan seperti saudara atau teman sendiri.
Peningkatan wisatawan lambat laun akan menimbulkan daya kreatif atau karya seni masyarakat untuk diperkenalkan kepada wisatawan. Bahkan, banyak masyarakat yang menyewakan rumah mereka untuk tempat tinggal sementara wisatawan. Kondisi inilah yang akan memberikan pemasukan penghasilan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, dengan memanjakan kedatangan wisatawan, hadirnya desa wisata bisa membantu mensejahterakan penduduk yang tinggal di dalamnya.
Pemerintah melalui Kemenparekraf pada Kabinet Indonesia Bersatu II juga mengapresiasi desa-desa wisata yang dianggap mampu meningkatkan kualitas mereka dengan memberikan penghargaan. Desa wisata terbaik yang terpilih merupakan sosok desa yang telah berhasil dalam meningkatkan kualitas melalui pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, serta menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
Sebagai informasi, pada tahun 2012 telah dipilih 3 desa wisata terbaik yang berasal dari Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Desa Wisata Terbaik adalah 1) Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, berhasil meraih penghargaan utama. Disusul oleh 2) Desa Banjarasri, Kalibawang Kulonprogo, DIY, dan 3) Kelurahan Kauman, Pekalongan Timur, Jawa Tengah.
Menurut Wakil Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar, mengatakan, "Ini adalah acara yang pertama kalinya. Inisiatif yang sangat baik untuk mengapresiasi desa wisata untuk makin mendorong dan memotivasi mereka" di acara Penghargaan Desa Wisata di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada tanggal 25 September 2012 lalu.
Kemudian, pada tahun 2013 dari 138 desa (29 provinsi), dipilih oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan memutuskan 1) Desa Pekraman Jasri, di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali terpilih menjadi Desa Wisata Terbaik 2013. Desa Pekraman Jasri berlokasi di antara Candidasa dan Taman Sukasada Ujung, persisnya berada di Subangan, Kabupaten Karangasem, Bali. Menghadap ke arah pantai yang indah di pesisir Timur Bali, desa wisata ini berjarak sekitar 70 km timur dari Kota Denpasar. Menyusul di posisi 2) Desa Nglanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan posisi 3) Desa Samiran, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Perlu diketahui, Desa Pakraman Jasri memiliki tradisi kuno yang disebut ter-teran atau api perang dengan menggunakan bobok (obor) yang terbuat dari daun kelapa kering berukuran 80 centimeter yang jarang ditemukan di tempat lain di Pulau Bali. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap tahun, sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang melambangkan penghormatan kepada roh-roh jahat dari Bhuta Kala sehingga mereka tidak akan mengganggu kehidupan rakyat. Di Desa Pekraman Jasri juga dikembangkan ekonomi kreatif berupa perkusi tradisional yang disebut tambur jasri. Desa Pekraman Jasri juga masih menjaga tarian sakrak rejang jasriyang telah diturunkan dari generasi ke generasi.
Untuk pengembangan Desa Wisata di Indonesia pada tahun 2013, jumlah desa yang dievaluasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meningkat dari 72 menjadi 139. Selanjutnya, sebanyak 980 desa di seluruh Indonesia menerima hibah sebesar Rp 123,25 miliar dan pada tahun 2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mendistribusikan hibah untuk 2000 desa.
Selanjutnya, pada tahun 2014 lalu, masih diadakan pemilihan Desa Wisata Terbaik yang diraih oleh 1) Desa Dieng Kulon Banjarnegara, Jawa Tengah yang pada tahun 2012 meraih penghargaan harapan desa wisata. Dan yang menarik adalah perwakilan Desa Wisata dari Bali meraih posisi kedua yang diraih oleh 2) Desa Penglipuran Kabupaten Bangli, Balidan pada posisi 3) Desa Gubug Klakah, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Dua bulan yang lalu, saya mengunjungi Desa Wisata Penglipuran Bangli, Bali.Memasuki Desa Wisata Penglipuran, kita akan terbawa ke alam Bali tempo dulu. Jejeran rumah kurang lebih 70 buah dengan arsitektur yang sama menghiasi kawasan desa wisata tersebut. Kawasan yang bersih akan dinikmati langsung oleh pengunjung. Bukan hanya kebersihan, sepanjang desa wisata tersebut juga terkesan rindang.
Sepanjang jalan desa wisata, masyarakat sekitar juga menjual berbagai kerajinan unik yang bisa mendatangkan rejeki. Bahkan, banyak masyarakat yang menyewakan rumah khasnya untuk para wisatawan. Bukan hanya itu, kerajinan pembuatan minuman Loloh cemcem sebagai minuman khas bisa kita beli sebagai oleh-oleh. Dengan demikian, masyarakat sekitar terdongkrak ekonominya.
Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Desa Wisata Penglipuran memberikan penghasilan untuk masyarakat sekitar. Retribusi wisata dikelola secara swadaya oleh pengurus desa pakraman. Selanjutnya, partisipasi masyarakat juga timbul secara otomatis untuk meningkatkan pesona Desa Wisata Penglipuran. Kemajuan Desa Wisata Penglipuran memberikan peningkatan kesejahteraan.
Ada satu hal yang menarik dari keunikan Desa Wisata Penglipuran, yaitu: terjaganya kearifan lokal, seni dan budaya. Arsitektur rumah penduduk tidak mengalami perubahan seperti aslinya sejak jaman dahulu. Terjaganya Pura Penataran yang berada paling atas Desa Wisata Penglipuran menjadi magnet masyarakat setempat untuk selalu menjaga alam dan percaya pada Tuhan.
Jadi, harapan kepada Kementrian Pariwisata di Kabinet Kerja adalah tetaplah memajukan Desa Wisata di seluruh Indonesia. Peningkatan kesejahteraan di kawasan pariwisata yang berbasis masyarakat memberikan keseimbangan dalam ekonomi. Pengembangan desa wisata juga merupakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.
Kemajuan ekonomi kreatif akan memberikan modal kekuatan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Oleh sebab itu, Pemerintah juga perlu memberikan suntikan modal dalam pengembangan desa wisata yang telah ada maupun calon desa wisata masa depan. Misalnya, pemberdayaan program PNPM Pariwisata secara berkelanjutan. Saya yakin masyarakat akan bijak dalam mengelola keuangan dalam mengembangkan desa wisata secara swadaya. Karena mereka memahami bahwa kemajuan desa wisata yang dikelola sebaik mungkin akanmemberikan kemajuan ekonomi di daerahnya. Tentunya, Pemerintah melalui Kementrian Pariwisata tetap memberikan support agar tumbuh semakin banyak desa-desa wisata di Indonesia.
Harapannya di tahun 2015 dan selanjutnya, Pemerintah bisa menambah lebih banyak desa-desa wisata yang baru. Karena, dengan tumbuhnya desa wisata baru, maka peningkatan kesejahteraan ekonomi mampu dinikmati masyarakat secara langsung dan berkesinambungan. Perkembangan ekonomi kreatif, terjaganya kearifan lokal, penanggulangan kemiskinan dan lain-lain akan timbul di desa wisata. Karena desa wisata bukan lagi sebagai objek pembangunan, tetapi saatnya unjuk gigi menjadi subjek pembangunan. Semoga harapan saya dikabulkan oleh Kementrian Pariwisata Kabinet Kerja sekarang ini. Karena saya yakin harapan itu pasti ada. Majulah pariwisata Indonesia!
Referensi:
http://www.phylopop.com/2012/10/daftar-desa-wisata-terbaik-di-indonesia.html
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/12/ini-dia-desa-wisata-terbaik-2013
https://id.berita.yahoo.com/10-desa-terbaik-dianugerahi-penghargaan-desa-wisata-083013295.html
Denpasar, 3 Januari 2015