"Iya tentu lah (ada kebocoran). Itu ternyata banyak (pejabat) masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden memberi bantahan soal kebocoran APBN yang diduga mencapai 25% seperti yang disebutkan Prabowo Subianto.
Dilansir dari laman Kompas.com (08/02/2019). Jusuf Kalla(JK) saat hadir di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Jumat (08/02/2019) memberi keterangan terkait pernyataan yang disebut-sebut oleh Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Prabowo ketika itu memberikan pidato dalam acara HUT ke-20 KSPI di kawasan Sports Mall Gading, Jakarta Utara, berbicara tentang kebocoran anggaran yang salah satunya karena markup. Dalam pidato yang disampaikan, paslon nomor urut dua tersebut memperkirakan, bahwa kebocoran anggaran tersebut mencapai 25%.
Pernyataan yang diungkapkan tersebut. Mengundang pro dan kontra dalam sudut pandang masing-masing.
Seperti yang dikatakan oleh JK saat di Markas Pusat PMI, Jakarta. JK mengakui jika soal kebocoran anggaran terjadi. JK menilai, korupsi yang melibatkan oknum dengan sejumlah penangkapan KPK sudah terbukti.
JK pada kesempatan tersebut, ,memberikan bantahan jika APBN bocor hingga 25% seperti yang disebutkan Prabowo. Menurutnya, jumlah tersebut lebih kecil dari angka 25% APBN.
JK menerangkan, kebocoran anggaran tersebut dimungkinkan terjadi pada sektor pembangunan. Namun dalam penilaiannya, JK juga menjelaskan sektor lain seperti gaji pegawai dan subsidi tidak terdapat kebocoran.
Pada kesempatan tersebut, JK pun memberi pujian kepada KPK yang dinilai sudah semakin baik dan kinerjanya dapat dilihat dengan penangkapan oknum koruptor, sehingga bisa dikatakan melakukan korupsi anggaran tidak semudah yang dibayangkan masyarakat.
JK membeberkan penangkapan yang sudah dilakukan KPK, menyebutkan mulai dari menteri 9 orang, bupati 120 dan gubernur 19, jika terbukti akan ditangkap.
"Coba tunjukan satu negara yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan ditangkap. Coba cari negara yang ada seperti itu. Jadi memang ada korupsi tapi kita tegakan (hukum) juga sangat keras," lanjut JK.
