Silang pendapat dan berbeda pandangan kedua kelompok yang berselisih boleh saja tidak saling mengakui. Bahkan pihak yang satu menuding sesat kelompok yang lain atau pun membantah tidak menuding pihak lain sesat.
Akan tetapi di zaman teknologi ini semua tercatat pada jejak digital. Semua rekam jejak dapat diperlihatkan. Sehingga sangat mudah untuk membuktikannya.
Lantas mengapa rumah Allah dijadikan sebagai tempat untuk menciptakan perpecahan? Padahal masjid merupakan tempat suci yang mempersatukan umat Islam saat Rasulullah masih ada. Lagi pula bukankah rakyat Aceh sebetulnya sangat menghormati masjid?
Pertanyaan-pertanyaan di atas memang tidak serta merta mudah untuk dijawab. Tidak mudah karena sangat bergantung pada sudut pandang. Meskipun begitu pasti ada benang merahnya. Namun untuk sebuah kepastian sangat sulit kita temukan jawabannya.
Tidak salah bahwa fungsi utama masjid adalah tempat beribadah. Tetapi definisi ibadah masih debatable. Artinya bisa saja terjadi silang pendapat terkait ini.
Dalam konteks ini kita bisa contohkan ketika saat kampanye pilpres sedang berlangsung tahun lalu. Di mana banyak yang menuduh jika masjid dijadikan sebagai tempat melakukan kampanye negatif terhadap salah satu paslon.
Lalu umat Islam seperti menjadi tertuduh penyebar kebencian karena di masjid-masjid banyak para ustaz yang menjelaskan tentang kepemimpinan Islam dan memberikan dukungan kepada calon presiden yang mendukung umat Islam ketika itu.
Nah perbedaan sudut pandang disini terjadi antara yang menuding kampanye negatif dengan kewajiban pemimpin umat untuk memberikan edukasi politik kepada umatnya. Dalam Islam, berpolitik secara benar dan baik merupakan juga ibadah. Jadi karenanya masjid dapat dijadikan sebagai wadah.
Fenomena tersebut boleh jadi ada dalam kasus masjid Al-Makmur. Satu pihak dituding menggunakan tempat itu sebagai saluran untuk beribadah. Meskipun kelompok satunya lagi menuduh manfaatkan masjid sebagai alat untuk menyebarkan paham wahabi yang sesat dan menyesatkan itu.
Perbedaan sudut pandang semacam itu kemungkinan besar telah terjadi. Nah maka patut dihadirkan pihak yang menengahi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bukti-bukti untuk menguatkan tuduhan dapat dikumpulkan agar duduk persoalan dapat diselesaikan.
Peran mediasi sebetulnya harus hadir dari fasilitator pembangunan umat. Siapa mereka? Mereka adalah pemerintah, Majelis Ulama, Cendikiawan Islam dan akademisi islam, serta tokoh masyarakat yang dipercaya akan integritas dan kredibilitasnya. Terutama pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengayomi setiap rakyatnya, memberikan rasa aman, dan menengahi mereka jika terjadi perselisihan. Itulah fungsi utama pemerintah dalam menjaga hak-hak warga agar tidak dilanggar begitu saja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
