Semakin ke ujung mendekati hari pencoblosan pemilu presiden periode 2019-2024, semakin suasana negeri ini menghangat. Dinamika politik kian berkembang dan sering berubah-ubah. Disela-sela perubahan tersebut banyak peristiwa yang terjadi. Semua itu terkadang menjadi kejutan politik bagi publik.
Salah satu kejutan besar pekan ini datangnya dari La Nyalla Mattalitti mantan Ketum PSSI. Dalam pengakuannya La Nyalla mengatakan sangat menyesalkan perbuatan dosa yang telah ia perbuat terhadap Jokowi. Dosa yang dimaksud oleh Nyalla adalah ia telah ikut menyebarkan hoaks Jokowi "kader" PKI saat Nyalla masih bergabung di kubu Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu.
Sontak, isyu La Nyalla nyatakan diri tobat nasuha dari dosanya kepada Jokowi menjadi buah bibir masyarakat awam. Mereka yang mengenal La Nyalla tentu telah memiliki penilaian sendiri. Namun orang awam semisal saya yang tidak tahu menahu tentang La Nyalla jadi bingung sendiri.
Kebingungan saya dan orang-orang semacam saya terutama pada ucapan La Nyalla tersebut bersamaan dengan ia bergabung ke kubu pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ada apakah dibalik pengakuan dosanya itu? Sekilas info yang tersiar dipublik bahwa Nyalla belum selesai dengan masalah hukum terkait dugaan korupsi dana PSSI semasa menjabat sebagai pengurus. Apakah ada kaitan dengan mencari "kekebalan" hukum ke RI 1?
Kuatnya dugaan publik terhadap "kepura-puraan" La Nyalla bukan tanpa alasan. Setidaknya ada dua alasan publik untuk memperkuat argumen mereka. Pertama; pengakuan Nyalla meskipun (jujur yang terlambat) merupakan tindak pidana umum karena materinya adalah penghinaan terhadap presiden. Dan ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Kasus ini mirip seperti yang dituduhkan kepada Jonru.
Kedua; Presiden Jokowi secara terbuka selalu mengatakan dimana-mana bahwa geram dan sangat marah karena dirinya selalu difitnah sebagai kader PKI. Jokowi bahkan mengaku ingin tabok orang yang menyebarkan hoaks tersebut. Namun sayang waktu itu Jokowi mengaku tidak mengetahui siapa orang yang telah menyebarkan berita bohong tersebut.
Dua alasan tersebut kemudian masyarakat mengaitkannya dengan sikap Jokowi yang sangat baik terhadap La Nyalla paska pengakuan. Bukankah seharusnya Jokowi membawa La Nyalla ke Bareskrim Polri bukan ke istana? Itulah kebingungan saya dan orang-orang awam seperti saya. Ada apa?
Uraian tadi menggambarkan bahwa permasalahan politik tidak semuanya dipahami oleh masyarakat awam Indonesia. Kejutan La Nyalla dipandang sebagai permainan politik identitas dengan menjual isu PKI. Sasarannya adalah menghancurkan nama baik calon agar terlihat buruk di mata publik. Lalu opini digiring pada kepemimpinan. Kemudian target berikutnya adalah kandidat tersebut kalah dalam Pilpres.
Di Indonesia, politik seringkali diidentikkan dengan kekuasaan. Sehingga tidak heran jika politisi kemudian dianggap sebagai petualang kekuasan. Sehingga tindak lanjutnya adalah berupaya merebut kekuasaan dengan segala cara. Cara pandang politik seperti ini dekat dengan ideologi politik Machiavellis: meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
Fenomena lainnya yang juga sudah sering kita lihat dan dengar sendiri dalam dunia politik Indonesia yaitu para politisi dianggap sebagai pemimpin. Padahal antara politisi dan pemimpin merupakan dua hal yang berbeda.
Secara etimologis (merujuk asal istilah dari bahasa Yunani, politika) politik adalah soal "mengurus kota" atau mengurus negara. Dalam sistem demokrasi mapan, politik lebih mirip urusan administrasi. Itu sebabnya pemilihan umum dianggap sebagai proses rekrutmen administratur, memilih orang yang dianggap kompeten dan kapabel, untuk menjalankan administrasi pemerintahan.
