Hamdani
Hamdani Cangkoi Burong | Penulis Independen

Ekspresikan Pikiran Melalui Tulisan

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Artikel Utama

Mungkinkah Trans Papua Menjadi Jalan Damai Menuju "Indonesia-Papua" Merdeka?

8 Desember 2018   06:18 Diperbarui: 8 Desember 2018   17:41 2490 12 7
Mungkinkah Trans Papua Menjadi Jalan Damai Menuju "Indonesia-Papua" Merdeka?
Jalan Trans Papua(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Papua berduka lagi. Peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua, yang terjadi pada 1 Desember 2018 dan baru terungkap pada hari Selasa (4/12/2018). 

Peristiwa tragis ini terjadi ditengah upaya Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi membangun infrastruktur dasar (jalan/jembatan) untuk membuka akses transportasi di pulau Papua.

Spontan berita tersebut menghiasi berbagai platform berita tanah air dan luar negeri. Aparat keamanan menyebut pelaku serangan tersebut dari kelompok pejuang papua merdeka (Organisasi Papua Merdeka) atau biasa disebut OPM. 

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih yang mengatakan pelaku penembakan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terkait dengan OPM.

Dari sejumlah korban yang meninggal dunia, terdapat seorang aparat keamanan yaitu prajurit TNI yang ikut mengalami nahas brutalnya eksekusi yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. Sedangkan motif penembakan tersebut masih dalam penyelidikan pihak aparat keamanan (Polri) yang dibantu oleh TNI.

Tanggal 1 Desember merupakan hari kemerdekaan Papua menurut OPM. Di hari itu tentunya mereka ingin merayakan dan menunjukkan eksistensinya kepada Indonesia dan dunia. Bahwa mereka masih konsisten dengan kemerdekaan penuh bagi Papua dan terlepas dari NKRI.

Dalam rangka menunjukkaan eksistensi itulah diduga (sementara) oleh beberapa pihak memang ada kaitannya antara penembakan para pekerja proyek di hari tersebut dengan momen "Hari Ulang Tahun" Papua Merdeka. 

Dugaan (sementara) ini berdasarkan publikasi media online yang menuliskan, serangan bermula dari sebuah acara 1 Desember (perayaan HUT), sejumlah pekerja melakukan pemotretan, dan sejumlah personil OPM marah karena merasa dimata-matai dan kemudian melakukan serangan.

Sebagai masyarakat Aceh yang pernah hidup dan mengalami situasi seperti di Papua, 14 tahun yang lalu, meskipun pada posisi sebagai korban, saya bisa sedikit merasakan dari jauh (karena tidak berada dilokasi langsung di Papua) apa kira-kira yang terjadi dan juga dirasakan oleh masyarakat Papua dengan konflik terus terjadi secara berulang-ulang, dan bagaimana pandangan "orang" pusat terhadap peristiwa tersebut.

Presiden Jokowi Pantau Jalur Trans Papua Pakai Trail (Foto: Biro Humas Setneg)
Presiden Jokowi Pantau Jalur Trans Papua Pakai Trail (Foto: Biro Humas Setneg)
Untuk itu mari kita lihat dan belajar dari sejarah konflik Aceh yang hampir 35 tahun lamanya, sebagai acuan atau salah satu cara pandang kita terhadap Papua. 

Karena bagaimanapun, sikap menuntut Papua Merdeka juga pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976, tepatnya 4 Desember 1976 (proklamir kemerdekaan Aceh).

Sedikit berbeda dengan Papua, sejarah lahirnya GAM yang dipimpin oleh Tgk Hasan Ditiro merupakan lanjutan dari perjuangan Darul Islam (DI) Aceh yang meletus pada tahun 1950-an. DI/TII Aceh yang digerakkan oleh Tgk Daud Bereueh bertujuan ingin mendirikan negara Islam atau berideologi Islam sebagai dasar perjuangannya.

Meskipun pakar sejarah Aceh Universitas Syiah Kuala, Isa Sulaiman kemudian menilai bahwa ternyata GAM dalam perjuangannya tidak mengusung ideologi Islam, artinya tidak bisa dikatakan sebagai kelanjutan perjuangan DI/TII oleh GAM. 

Namun kedua peristiwa ini Isa Sulaiman menyimpulkan ada keterkaitan. Menurutnya keterkaitan tersebut dibuktikan dengan dukungan para tokoh DI/TII terhadap perjuangan GAM.

Alasan kedua, lahirnya kelompok GAM yang awalnya bermula dengan gerakan bawah tanah atau bergerilya secara diam-diam, lalu kemudian membesar dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Aceh, karena faktor ekonomi. 

Kekayaan Aceh yang berlimpah dari sektor minyak dan gas justru disedot habis-habisan oleh pemerintah pusat (masa orde baru) tanpa peduli pada kesejahteraan rakyat Aceh.

Ketimpangan ekonomi yang sangat kontras antara pulau Jawa dan Aceh mulai dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi. Aceh yang merasa tidak dipedulikan oleh penguasa masa itu menjadi daerah paling miskin di Indonesia, padahal Jakarta menikmati kekayaan Aceh dengan serakahnya.

Pemerintahan sentralistik orde baru menimbulkan kekecewaan berat di kalangan elit Aceh. Aceh hanya menerima 1 persen dari anggaran pendapatan nasional, padahal kontribusi Aceh bagi GDP pada masa itu mencapai 14 persen. 

Belum lagi jasa Aceh yang menyumbangkan pesawat bagi pemerintah orde lama (Soekarno) untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan nasional.

Produksi minyak dan gas yang terus meningkat diladang-ladang minyak seperti di Aceh Utara tidak membuat daerah tersebut menjadi makmur. Bahkan rakyat Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe yang tinggal disekitar perusahaan menjadi rakyat miskin dan menjadi penonton betapa kekayaan daerah disedot secara serakah oleh pemerintah pusat.

Perlakuan tidak adil itulah kemudian menjadi pemicu pergerakan yang dilakukan oleh GAM dan seluruh masyarakat Aceh. Hingga peperangan dan konflik bersenjata pun tidak dapat dihindari. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4