Hamdani
Hamdani Cangkoi Burong | Penulis Independen

Ekspresikan Pikiran Melalui Tulisan

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Tampang Politisi Indonesia Kian Kekanak-kanakan

7 November 2018   08:13 Diperbarui: 8 November 2018   08:31 1159 11 6
Tampang Politisi Indonesia Kian Kekanak-kanakan
ilustrasi: pixabay

Ada kerisauan hati saya yang mendalam melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Berbagai masalah terus mendera negeri yang sudah berusia hampir se-abad ini. Di antara masalah yang sedang didepan mata yakni masalah  ekonomi, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, narkoba, dan masalah korupsi. Sederet masalah yang sedang dihadapi tersebut hingga tak kunjung dapat diselesaikan oleh pemerintah (presiden, DPR, dan lembaga tinggi negara).

Seyogyanya pemerintah dan bangsa ini fokus pada penyelesaian masalah-masalah kebangsaan. Membantu rakyat untuk menikmati kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan oleh kakek-nenek kita terdahulu. 

Namun yang terjadi justru bangsa ini kian terpuruk, peradaban sosial semakin tergerus dan terkikis, tidak ada lagi semangat kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan, dan yang paling mengkuatirkan adalah keadaan politik yang mulai prematur.

Suhu politik dalan negeri kian panas, meskipun masih terkendali dalam konteks keamanan namun secara nilai dan kualitas demokrasi justru sedang terjadi degradasi moral dan etika. Para pelaku politik dan aktor politik kian sulit menjaga moralitas politiknya dalam mempertahankan dan atau merebut kekuasaan.

Moralitas politik yang saya maksud adalah politik yang dijalankan dengan norma-norma kejujuran, penghormatan terhadap sesama, tidak dusta, bukan politik culas, apalagi mencari-cari kesalahan lawan politiknya atau siapapun yang berseberangan dengannya akan diancam "dimeja-hijaukan" dan "dikuliti" oleh gerombolan pendukung mereka.

Atau jangan-jangan memang benar bahwa dalam politik itu tidak mengenal istilah kejujuran? Mungkin benar juga kata para pengamat, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan? Jika benar, maka sungguh politik Indonesia mengingkari semangat Pancasila terutama sila pertama, 'Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari sudut pandang saya dan dari apa yang saya amati, terutama fenomena pemilu presiden 2019 yang tahapannya mulai berjalan, bahkan sudah mau memasuki masa kempanye. Apa yang terjadi dalam konteks tersebut lebih banyak hal-hal yang merugikan masyarakat.

"Perang" urat saraf dua kubu capres dan cawapres eskalasinya selalu meninggi. Retorika politik yang dimainkan pun selalu membuat ketegangan baik antar kubu pengusung dan pendukung maupun masyarakat luas. Perdebatan yang tidak menyentuh pada subtansial persoalan bangsa selalu dipertontonkan oleh kedua pihak.

Energi kita habis untuk mengolah dan menggoreng komunikasi buruk para politisi. Di media sosial, koran, televisi, dan saluran lainnya terjadi silang pendapat publik yang menjurus perpecahan bangsa. Dan hal ini seperti sangat dinikmati oleh para elit yang sedang berkuasa atau oposisi yang mungkin mendapatkan keuntungan politik.

Pembinaan politik masyarakat sangat buruk. Rakyat secara tidak langsung diajarkan oleh elit untuk menjalankan praktik-praktik politik yang tidak bermoral, bebas mengeluarkan kata-kata apa saja, yang penting kelompok mereka senang, meskipun cara-cara seperti itu sangat tidak etis dan melukai hati nurani rakyat.

Saling serang secara verbal dan aksi-aksi yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak lawan sebelum hari pencoblosan tiba sudah menjadi strategi kotor para aktor politik. 

Pihak yang sedang berkuasa, tentu diuntungkan karena posisinya sebagai operator dan regulator, sekaligus pengambil kebijakan. Dengan itu mereka secara leluasa memainkan peran untuk kepentingan politik kelompoknya.

Diakui atau tidak, petahana selalu diuntungkan dalam semua aspek. Ia segalanya, punya anggaran yang dapat dikemas menjadi "kado" istimewa bagi rakyat yang memang membutuhkan perubahan hidup mereka.

Dengan politik anggaran itu pula kelompok petahana menyusun langkah-langkah untuk meraih suara rakyat. Maka tak heran muncullah program-program populis yang dinanti-nantikan masyarakat, yang seoalah-olah merupakan " hadiah" kandidat.

Begitu juga sebaliknya kelompok opisisi, mereka minim logistik, sedikit pengaruh, dan kurang memiliki infrastruktur. Modal opisisi adalah bagaimana mengkritik habis-habisan kinerja petanaha. Jika dapat, kinerja yang baik pun harus diputar menjadi terlihat buruk di mata publik. Sehingga kubu ini mencari-cari argumentasi yang tepat untuk "menampar" lawan.

Memang sangat menarik jika perang strategi semacam ini dilakukan. Terlepas setuju atau tidak, bagi saya cara-cara yang dilancarkan oleh kedua kubu yang bertarung sangat buruk dan tidak dewasa dalam berpolitik. Ada kubu yang pura-pura polos tanpa dosa melancarkan aksi politiknya. Bak pahlawan ia menjual dirinya ke publik. 

Narasi yang bangun pun mencerminkan seperti malaikat tanpa sayap yang bisa terbang kemana-mana. Hanya mereka saja yang paling benar, sedang kubu lawan semua munafik, penjahat, dan berbagai label negatif lainnya yang coba mereka sematkan.

Kesimpulan dari catatan saya ini adalah, praktik politik yang dilakukan oleh kedua kubu, menurut saya masih memperlihatkan tampang kekanak-kanakan. Mereka masih berkutat pada saling menjelekkan satu sama lain, saling mengadu, sedikit-sedikit lapor polisi, kata-kata yang kerap digunakan pun tidak berkelas, seperti sontoloyo, ndeso, tampang Boyolali, kecebong, kampret, dan diksi-diksi buruk lain yang jarang digunakan dalam masyarakat yang memiliki peradaban ilmu pengetahuan yang baik.(*)