Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KNyD), Legenda Keuangan Negara (Bag.2)

Yuk kita lanjutkan artikel sebelumnya

Perubahan ini membawa implikasi fiskal yang signifikan. Dividen yang sebelumnya disetorkan langsung dari BUMN ke kas negara dan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kini hanya akan diterima setelah terlebih dahulu dikelola oleh Danantara. Berdasarkan Pasal 3H ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025, laba hanya dapat disetorkan ke kas negara setelah dilakukan pencadangan risiko investasi dan/atau akumulasi modal. Pada praktiknya, mekanisme ini menjadikan dividen bersifat residual---bukan prioritas---karena ditentukan oleh kebijakan internal Danantara. Hal ini mencerminkan apa yang dalam teori akuntansi disebut sebagai economic consequences of accounting policy, yaitu bahwa kebijakan pelaporan dan pengakuan laba memiliki dampak riil terhadap perencanaan fiskal negara. Di sisi lain, perubahan ini juga mengurangi decision usefulness dari informasi fiskal sebelumnya, karena proyeksi pendapatan negara kini bergantung pada diskresi manajerial Danantara, bukan pada kontrak eksplisit antara negara dan BUMN sebagaimana sebelumnya.

Selanjutnya: Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Legenda Keuangan Negara (Bag.3-Selesai)

Selain itu, status hukum BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara juga mengalami reposisi signifikan. Relasi fiskal antara BUMN dan negara kini dimediasi oleh satu entitas baru yang berkeleluasaan investasi. Namun berbeda dari sebelumnya, pemeriksaan oleh BPK tidak dilakukan secara rutin, dan hanya dapat dilaksanakan dengan tujuan tertentu serta atas permintaan resmi dari DPR RI, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025. Audit atas laporan keuangan Danantara dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK, sebagaimana diatur pada Pasal 71A. 

Selain itu, status hukum BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara juga mengalami reposisi signifikan. Relasi fiskal antara BUMN dan negara kini dimediasi oleh satu entitas baru yang berkeleluasaan investasi. Namun berbeda dari sebelumnya, pemeriksaan oleh BPK atas perusahaan tidak dilakukan secara rutin, dan hanya dapat dilaksanakan dengan tujuan tertentu serta atas permintaan resmi dari DPR RI, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2025. Audit atas laporan keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di BPK dan OJK, sebagaimana diatur pada Pasal 71A. 

Agency theory dan information asymmetry menengarai perubahan ini meningkatkan jarak informasi antara pengelola (agent) dan publik (principal), serta menurunkan frekuensi dan otoritas audit sebagai alat kontrol eksternal. Lalu kita hanya berharap, transparansi dan akuntabilitas keuangan BPI Danantara menjadi satu-satunya jendela bagi publik dan parlemen untuk menilai sejauh mana negara memperoleh manfaat dari aset strategis yang dikelola secara korporatif ini, dan fungsi pelaporan keuangan pun semakin sentral dalam kerangka stewardship negara (Ijiri, 1975).

Kemudian, muncul tantangan baru bagi perencana fiskal negara. Bagaimana menyusun target PNBP jika pendapatan dari BUMN tidak lagi tercatat sebagai bagian dari PNBP? Bagaimana merancang mekanisme transfer yang akuntabel dari Danantara ke kas negara, tanpa mengorbankan fleksibilitas investasi jangka panjang yang menjadi raison d'tre dari pembentukan badan ini? Jika kita perhatikan, atau meninjau dalam perspektif decision usefulness, ada sesuatu yang hilang. Maknanya, situasi ini menunjukkan bahwa laporan dan proyeksi fiskal kehilangan fungsinya sebagai alat prediksi yang andal bagi pengambil kebijakan. Selain itu, adanya diskresi internal Danantara atas pencadangan dan transfer laba membuka ruang terjadinya earnings management, di mana keputusan pelaporan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi, melainkan dapat disesuaikan dengan agenda atau tekanan eksternal. Hal ini menegaskan kembali pentingnya memahami konsekuensi ekonomi dari setiap kebijakan akuntansi yang diambil.