Dalam dunia keuangan, istilah pump and dump sering dikaitkan dengan praktik manipulatif: harga saham dipompa lewat informasi palsu agar investor awam tergoda membeli, lalu dibuang saat harga melonjak. Tapi dalam kasus terbaru yang menyeret nama Presiden Donald Trump, publik justru menyaksikan pola yang berbalik arah---sebuah fenomena yang oleh banyak pihak mulai disebut sebagai dump and pump.
Kisah ini bermula dari pengumuman Trump mengenai tarif balasan besar-besaran terhadap berbagai negara mitra dagang. Pengumuman tersebut mengguncang pasar, menjatuhkan indeks saham global, dan menimbulkan kepanikan yang nyata di bursa Wall Street. Namun, hanya beberapa jam setelah pasar dibuka, Trump membuat pernyataan publik yang aneh: "THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!" Tidak lama kemudian, ia mengumumkan perubahan sikap: sebagian besar tarif ditangguhkan selama 90 hari, kecuali terhadap China yang justru tarifnya dinaikkan hingga 125 persen. Hasilnya? Pasar berbalik naik---dengan tajam.
Apa yang terjadi selanjutnya tak kalah menarik. Beberapa pengamat dan senator dari Partai Demokrat, termasuk Adam Schiff, mulai menyerukan investigasi terhadap kemungkinan manipulasi pasar dan insider trading oleh pejabat negara. Tuduhan ini belum terbukti, namun kemiripan pola dengan skema manipulasi harga membuat diskursus ini tak bisa diabaikan. Seperti dilaporkan oleh MSN News dalam liputan langsungnya, sebagian pengguna media sosial menilai bahwa Presiden sedang "bermain" dengan pasar layaknya seorang spekulan kawakan, hanya saja dengan kekuasaan negara sebagai alat utamanya (MSN, 2024).
Bagi kalangan akademisi dan pengamat pasar, ini bukan sekadar isu etika. Dalam kerangka teori akuntansi keuangan , peristiwa ini mencerminkan konsekuensi dari asymmetric information dan moral hazard. Ketika aktor yang memiliki akses ke informasi strategis (dalam hal ini, Presiden) dapat memengaruhi pasar secara drastis tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, pasar tidak lagi menjadi arena pertukaran yang netral---melainkan ruang politisasi nilai.
Financial Accounting Theory menunjukkan bagaimana manipulasi harga dan pengelolaan laba (earnings management) dapat muncul bukan hanya dari dalam korporasi, tetapi juga dalam bentuk pengaruh kebijakan yang tidak stabil. Jika praktik seperti ini terjadi di sektor swasta, maka konsekuensinya bisa berupa investigasi SEC, sanksi hukum, bahkan pemidanaan. Namun ketika dilakukan oleh pejabat publik, sanksi itu menjadi politis dan penuh perdebatan.
Apakah Trump sungguh melakukan manipulasi pasar? Belum ada bukti hukum yang konklusif. Namun yang lebih penting dari itu adalah pertanyaan reflektif: seberapa rapuhkah pasar terhadap intervensi elite? Dan apakah kita masih bisa bicara tentang kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi, jika kebijakan itu sendiri beroperasi seperti instrumen trading?
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan perenungan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tengah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pasar modal dan kebijakan fiskal. Saat negara atau pejabatnya ikut bermain sebagai aktor pasar, maka garis antara kebijakan publik dan strategi pribadi menjadi kabur. Di situlah kita perlu menaruh kewaspadaan baru---dan memperkuat sistem pengawasan, bukan hanya terhadap korporasi, tapi juga terhadap kekuasaan.
Sumber:
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
