Perkembangan paska diproklamirkannya GAM yang dipimpin oleh Hasan Tiro, tanggal 4 Desember selalu dimaknai dan diperingati, baik secara khusus oleh para pengikut GAM, maupun oleh rakyat Aceh umumnya. Hal ini juga terus berlangsung, baik pra maupun paska lahirnya MoU Helsinki. Menarik untuk kita bertanya, apa makna memperingati tanggal 4 Desember ?
Pada kesempatan yang sama, Al-Chaidar menyebutkan bahwa Hasan Tiro memilih tanggal 4 Desember 1976 memproklamirkan GAM, hal ini dilandasi untuk memperingati kematian kakeknya yakni Tgk Ma’at di Tiro yang syahid pada tanggal 4 Desember 1911. (Al Chaidar, 1999:143)
Akan tetapi, patut juga untuk ditelaah pandangan Neta S. Pane, dalam hal ini GAM bukan diproklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976, tetapi GAM diproklamirkan pada tanggal 20 Mei 1977, sebagaimana yang disebutkan bahwa “… pada 20 Mei 1977 diadakan rapat akbar di kaki Gunung Halimun, di Kabupaten Pidie. Dalam rapat akbar itu berkumpul sejumlah tokoh dan pimpinan militer eks DI/TII, tokoh Republik Islam Aceh, maupun pejabat Pemerintah. Setelah melalui dialog yang panjang selama 4 (empat) hari, mereka sepakat membangun kekuatan aliansi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka tanggal 20 Mei 1977 dinyatakan sebagai hari proklamasi dan kelahiran GAM…”. (Neta S. Pane, 2001:36). Hal senada turut diutarakan oleh Nazaruddin Syamsuddin, bahwa “…seluruh pemimpin gerakan yang ada di Sumatera Utara kembali ke Aceh dan masuk ke hutan pada pertengahan Tahun 1977, hal ini yang menandai awal dari meletusnya pemberontakan yang sesungguhnya…”. (Nazaruddin Sjamsuddin, 1989:72).
Menarik untuk ditelaah, yang perlu dipertanyakan saat ini yaitu adanya berbagai bentuk peringatan yang dilakukan (baik oleh para pengikut GAM, maupun oleh rakyat Aceh) setiap tanggal 4 Desember, merupakan sebagai suatu bentuk untuk memperingati wafatnya kakek Hasan Tiro (Tgk Ma’at di Tiro) atau dalam rangka memperingati hari diproklamirkannya GAM !
Terlepas dari diproklamirkannya GAM, baik tanggal 4 Desember 1976 maupun 20 Mei 1977, penulis menyadari bahwa secara umum dari berbagai latar belakang lahirnya GAM, yang diutarakan oleh berbagai pakar maupun pengamat. Dapat penulis simpulkan bahwa bermuara pada output yang sama, yaitu adanya suatu ekspresi dari rakyat Aceh yang menginginkan perihal kebebasan, dalam mendirikan negara Aceh yang berdaulat dan mandiri. Tentunya hal ini dapat diselaraskan dengan pandangan John Stuart Mill, bahwa kebebasan adalah membatasi kekuasaan yang harus dipatuhi oleh penguasa, membatasi tersebut diantaranya jika penguasa melanggar, maka dibenarkan adanya perlawanan khusus atau pemberontakan umum yang dilakukan oleh warga masyarakat. (John Stuart Mill, 1996:2-3)
Abu Minimi
Beberapa waktu belakangan ini, publik di Aceh seolah-olah tersentak atas pernyataan sikap yang dilakukan oleh kelompok bersenjata api yang dipimpin oleh Nurdin bin Ismail Amat alias Abu Minimi. Tepatnya pada 9 Oktober 2014 ada pernyataan pers via harian Serambi Indonesia, dalam hal ini Abu Minimi menyatakan bahwa “…kami akan melawan Pemerintah Aceh sampai darah kami habis, akan tetapi apabila tuntutan kami dikabulkan, kami kembali ke masyarakat dan senjata kami serahkan ke aparat kepolisian …tidak bermusuhan dengan aparat keamanan, pihaknya hanya melawan pemerintah yang menurutnya hanya memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rakyatnya”. (Serambi Indonesia, 11 Oktober 2014)
Walaupun pernyataan pers tersebut dilandasi dari berbagai argumentasi, serta berbagai faktor yang melatarbelakanginya, biarlah faktor alam yang akan menentukan, apakah tanggal pernyataan pers dari Abu Minimi tersebut suatu hari nanti akan dijadikan sebagai momentum “peringatan” demi peringatan di Aceh pada hari-hari yang akan datang ? Lantas, apakah akan ada peringatan serupa lainnya di Aceh dalam rangka memperingati tanggal-tanggal yang dinilai mempunyai makna historis ? wallahu’alam bishawaf.
*Cakra Arbas adalah pemerhati hukum dan politik di Provinsi Aceh. Serta penulis buku “Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh”.
