Penghapusan Premium juga selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo pada Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
Hal itu tertuang dalam Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
Kemudian dari sisi finansial negara, penghapusan Premium juga akan berdampak positif untuk menyehatkan APBN. Saat ini, konsumsi BBM jenis Premium sudah tidak terlalu besar lagi. Namun nilai subsidinya masih cukup besar sehingga membebani APBN.
Merujuk pada APBN 2021, subsidi energi yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 110,5 triliun. Jumlah ini naik Rp 2,4 triliun dari pagu sebelumnya senilai Rp 108,1 triliun.
Jikalau angka subsidi Premium itu dihilangkan, maka dampaknya ke masyarakat tidak terlalu signifikan. Masyarakat masih bisa membeli jenis BBM lainnya, seperti Pertalite atau Pertamax. Namun pastinya akan terasa cukup signifikan untuk mengurangi beban APBN.
Mungkin ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau skema pemulihan ekonomi pasca pandemi lainnya. Misalnya diberikan dalam bentuk BLT atau bantuan langsung ke masyarakat dirasa akan lebih bermanfaat.
Kebijakan seperti itu justru dapat mengerek daya beli masyarakat luas. Jika daya beli ini bisa meningkat, maka akan memberikan stimulus untuk menggerakkan aktivitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih bermanfaat, kan?
Meski begitu, penghapusan Premium ini juga perlu ditinjau secara teknis pelaksanaannya. Jangan sampai terjadi kelangkaan bahan bakar di daerah dan menimbulkan gejolak sosial.
Oleh karena itu, penghapusan ini perlu dilakukan secara bertahap dan selektif. Jika dimulai dari daerah Jawa, Madura dan Bali mungkin sudah cukup tepat karena jaringan infrastrukturnya sudah memadai dan stok BBM jenis lainnya mencukupi.Â
Tapi untuk kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) harus dipikirkan ulang. Karena di sana masih perlu adanya BBM jenis Premium untuk aktivitas masyarakat.
Yang pasti, kebijakan penghapusan BBM jenis Premium ini sudah tepat. Hal ini akan mendorong pada transisi penggunaan bahan bakar yang lebih berkualitas dan berbagai implikasi lanjutannya.
