Kedua, aplikasi ini juga menjadi semacam koridor terbuka layaknya Google Search yang bersifat lapang dan berisi udara segar, yang dapat menghubungkan ke berbagai jaringan non pemerintah namun tetap berkaitan dengan pendidikan, baik dari dalam maupun luar. Disinilah perbedaannya antara pemanfaatan sistem DAPODIK dan aplikasi.Bila DAPODIK lebih bersifat administratif birokratis, maka aplikasi Edukasi bersifat partisipatif progresif.
Ketiga, aplikasi Edukasi tetap, harus, dan pasti bisa dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Karena memang bersifat non profit dan menjadi bagian dari Good Governance.
Keempat, aplikasi Edukasi ini akan memangkas sejumlah kesemrawutan di setiap jenjang pelaksanaan kebijakan pendidikan. Karena para pengguna, yaitu guru dan murid dapat langsung memanfaatkan pendaftaran untuk NUPTK (Nomor Unik Tenaga Kependidikan) ataupun NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).Â
Kelima, aplikasi Edukasi memberikan laporan tentang hasil proses input yang telah dilakukan. Baik berupa pendaftaran NUPTK, NISN, pemberkasan guru, sertifikasi, dan sebagainya.
Dari pendaftaran untuk NUPTK ataupun NISN itulah data guru dan murid dapat diketahui dan diproses kedalam berbagai bentuk data pokok. Termasuk pencantuman nilai Uji Kompetensi Guru untuk guru, dan nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional untuk para murid. Data juga memuat persebaran guru dan murid yang sebenarnya di setiap sekolah, kecamatan, kota maupun kabupaten, serta provinsi. Bahkan kondisi nyata setiap sekolah negeri maupun swasta.
Sehingga pemerintah tinggal menentukan kebijakan apa yang tepat diambil. Sekaligus menentukan wewenang dan anggaran setiap tahunnya. Termasuk pembayaran tunjangan profesi guru. Lebih lanjut dapat mengetahui dibagian mana sebenarnya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap proses pembayaran tunjangan yang terhambat.
Hal-hal yang bersifat teknis berupa pemberkasan tadi, hanya tinggal mengunggah kelengkapan surat keputusan mengajar dan pas photo tahun terakhir. Sebab semuanya sejak awal sudah diunggah ke dalam aplikasi. Penilaian kelayakan berkas atau verifikasi data bisa dilakukan dengan sendirinya tanpa harus berjubel mengantri ke UPTD ataupun Dinas Pendidikan setempat.
Penutup
Apapun namanya, tinggal menunggu, apakah permasalahan yang sama terus-menerus berlanjut di setiap tahunnya, ataukah harus berubah ke arah yang lebih baik. Sebab generasi baru telah bersemai, yang tentunya aspirasi dan potensinya lebih dinamis dibanding generasi sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh abai terhadap kenyataan teknologi terkini. Bila para guru ditargetkan untuk menjadi guru profesional yang melek teknologi, terlebih dulu pemerintah harus mengubah cara berpikir dan cara kerja lama dengan trend masa kini. Yaitu berupa aplikasi informatika.
Semoga dengan momentum semangat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2016, akan dan selalu ada perbaikan dan kemajuan untuk dunia Pendidikan Indonesia.Â
