Oleh : Santoso , S.Sos
Tanggal 9 Desember, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 secara serentak. Tercatat 270 daerah yang akan mengikuti tampil di pilkada tersebut. Rincinya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
PILKADA tahun 2020 termasuk ajang politik yang menarik bagi paslon kepala daerah untuk berkonstestasi. Kendati masih diselimuti dengan wabah pandemi corona, tidak menyurutkan paslon untuk berkampanye, tentu dengan mengikuti protokoler kesehatan.
Tidak berbeda dengan pemilu legislatif dan pilpres, baik calon dan tim suksesnya menyampaikan visi dan misi serta program unggulan. Pilkada pun setiap calon tentu menyampaikan janji-janji yang dikemas dalam visi dan misi.
Untuk menarik simpati rakyat paslon harus menguras energi dan pikiran. Berbagai strategi dilakukan oleh paslon untuk bisa duduk di kursi kepala daerah. Terkadang harus menggunakan cara- cara yang tidak dibenarkan oleh konstitusi, seperti politik uang (Money Politic).
Politik uang (Money Politic) atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum (Wikipedia).Â
Tindakan tersebut sudah pasti sangat mencederai demokrasi Bangsa. Dimana rakyat harus ditekan kebebasannya dalam menentukan pilhan sesuai hati nurani. Yang lebih menyedihkan adalah suara rakyat dijual dengan harga yang tidak seberapa, lalu nasibnya masih menjadi tanda tanya selama lima tahun.
Meskipun belum ada pembuktian, Pilkada tahun ini sangatlah rawan dengan politik uang. Sebab kondisi pandemi corona bisa dijadikan modus praktek politik uang. Misalnya, seperti berupa pembagian alat bantu kesehatan, alat pelindung diri, atau bentuk bantuan sosial lainnya.
Jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sedikit aja lengah dalam pengkontrolan, maka praktik tersebut berpeluang terjadi. Faktanya, dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menemukan 82% Pilkada didanai sponsor, maka harus dicermati aliran dana dari sponsor tersebut.
Jika menelaah dan mencermati fenomena politik diatas, terpikir bahwa nilai-nilai demokrasi masih jauh diaktualiasaikan dalam praktik berpolitik pada saat ini. Demokrasi pada hakikatnya adalah bentuk pemerintahan yang mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Sehingga benar yang dikatakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adaalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat " democracy id goverment on the people, by the people, and for people".
Namun, sangat disayangkan apabila demokrasi harus dikotori dengan praktik politik uang. Sebab hati nurani dan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin yang mewakili dalam pengambil keputusan harus di sandera dengan politik yang tidak dibenarkan. Suara rakyat dijadikan alat oleh oknum-oknum politik yang tidak bertanggung jawab untuk meraih kepentingan individu dan kelompok  bukan kepentingan bersama.
Sudah saatnya, kita semua sebagai rakyat di negeri ini, baik itu khususnya aktor politik dan masyarakat pada umunya, mempraktekkan proses demokrasi pilkada yang berish dan benar. Politik uang dengan tegas harus di tolak.
Pilkada tahun ini kita bisa jadikan wahana pembelajaran untuk berpolitik yang bersih dan berdaulat. Jika politik dijalankan secara bersih maka proses demokrasi pun tidak mustahil juga berbuah manis. Selain itu, solusi yang tepat  untuk adalah dengan penguatan iman.
Untuk itu pemerintah dan sekenap rakyat indonesia harapnnya dapat bersama-sama mengawal jalannya pilkada serempak tahun 2020. Di tengah-tengah kondisi wabah pandemi corona yang masih melanda negeri ini, jangan ada lagi wabah yang bernama politik uang mencederai demokrasi pemilihan kepada daerah. Tanamkan dalam pikiran (mindset) bahwa "Politik Yes, Money Politik No". Sehingaa pilkada di masa pandemi ini benar-benar bersih.
