Jokowi dan Pembiaran Konflik Demokrat

Konsekuensinya pasti meluas. Jokowi menuju 3 periode pemerintahan, mulai menjadi pembicaraan publik. Minimal, gerbong politik Jokowi akan melanjutkan agenda-agenda politik Jokowi di tahun-tahun mendatang. Moeldoko salah satunya, yang dianggap publik sebagai orang dekatnya Jokowi. Tidaklah mungkin KLB yang digelar itu spontanitas. Jauh sebelumnya telah direncanakan matang.

Belum lagi orang-orang yang terlibat dalam forum itu terdapat sejumlah pentolan dan dedengkot Partai Demokrat. Insiator kegiatan tersebut bukanlah orang-orang bodoh. Mereka 'politisi tua' yang sudah kenyang dengan pengalaman politik. Konflik ini akan bermuara ke Menkumham. Kita menunggu sejauh mana kebijaksanaan Presiden Jokowi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kenkumham).

Keberpihakan Istana akan tergambarkan melalui Surat Keputusan (SK) Kenkumham. Saya curiga konflik ini akan berakhir pada 'mediasi politik'. akan ada yang menjembatani pertikaian politik ini. Dalam politik konflik itu dapat dibuat. Dan akhir dari konflik tersebut adalah win-win solution. Kompromi kepentingan dan saling menguntungkan. SBY berpotensi 'disandra' dan ditawari merapat ke Istana.

Karena sejatinya tidak ada yang abadi dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan. Jadinya AHY tidak garang lagi terhadap kepentingan politik Jokowi. Dia berpotensi menjadi anak manis dari pihak Istana. Publik berharap AHY dan ayahnya SBY tetap mengambil posisi oposisi dengan Istana. Biar publik terus teredukasi tentang praktek demokrasi yang konstruktif.

Jika AYH sudah berkoalisi dengan Istana, itu berarti operasi Moeldoko tercapai. Mengamati dualisme yang mengacaukan Partai Demokrat, sebagai orang luar Parpol kita menangkap bahwa AHY begitu diperhitungkan pihak Istana. Atas kekuatan AHY yang boleh jadi dikhawatirkan dapat mereduksi kekuatan politik Istana kedepan, maka gerakan pemangkasan mulai dilakukan. 

Pengamputasian Parpol yang berjarak dengan Istana mulai kencang dilakukan. Seperti dalam permainan catur, Jokowi menerapkan strategi melepas pion-pionnya untuk mengganggu pertahanan lawan. Pembiaran dilakukan, bukan semata-mata karena takut dicap melakukan intervensi kepada 'urusan dapur' Parpol lain. Tapi lebih pada kepentingan politik melemahkan kekuatan lawan.

Politik pecah-belah dilakukan. Agar rival politik Istana kocar-kacir, meski begitu SBY bukan anak baru dalam kancah politik. Publik berharap ada pelajaran yang disisipkan dalam 'keributan' di Partai Demokrat ini. Bukan sebatas kepentingan politik, melainkan lebih dari itu untuk pembelajaran politik yang mencerahkan untuk publik.

Ada yang menyebut KLB tersebut merupakan karma dan dendam politik. Tak dapat disangkal, Jokowi agak kewalahan mengimbangi permainan politik SBY. Selain senior SBY merupakan ahli strategi. Ketika dinamika yang melanda Partai Demokrat dapat diatasi dengan baik, maka AHY makin kokoh dan berpotensi besar menjadi Presiden Indonesia. 

Ruang mediasi dan rekonsiliasi politik berada di tangan SBY dan Jokowi. Bukan pada Moeldoko ataupun AHY. SBY dan Jokowi adalah kuncinya.  Padahal sedari awal KLB masih bisa dihentikan. Hanya saja diantara SBY dan Jokowi ada sumbatan komunikasi. Entah terhalang kekuatan apa?. Kini setelah KLB terjadi, kita berharap Jokowi selaku negarawan bertindak bijak. Semoga Jokowi tidak mengucapkan selamat kepada Moeldoko, yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demorkat versi KLB secara terbuka.