PEMERINTAHAN Jokowi dua periode memang menampilkan ciri tersendiri. Di era ini kita sering menjumpai dualisme. Terjadi dualisme partai politik, konfilik yang dipicu secara internal. Bahkan sampai merembet ke organisasi kepemudaan, kemahasiswaan. KNPI dan HMI sebut saja diantaranya. Keterbelahan atau polarisasi di tingkat pusat begitu telanjang.
Ketika Jokowi menjadi Presiden, kita menemukan pula pembubaran organisasi. Sebut saja, HTI dan juga FPI. Kedua organisasi ini seperti diketahui merupakan elemen ormas yang giat mengkritik pemerintahan Jokowi. Tidak hanya itu, pemerintahan Jokwi juga terkesan cukup membangun jarak dengan kalangan umat Islam. Terlebih umat Islam yang memiliki afiliasi gerakan dengan HRS. Atau berbau Anies Baswedan cs.
Pemerintahan yang harusnya mengakomodasi friksi di tengah masyarakat. Untuk kepentingan mengintegrasikan. Malah, turut mengambil posisi membelah masyarakat. Peran menjadi magnet, sekaligus mewadahi konflik masyarakat terutama entitas partai politik. Seperti terabaikan. Pemerintah Jokowi malah sibuk memupuk konflik kepentingan. Tercermin Jokowi seperti cuek bebek terhadap perpecahan, kurang peka.
Rupanya pemerintah perlu membuka paradigma baru tentang pembangunan. Agar mereka, kelompok politik dan elemen masyarakat yang berbeda kepentingan dapat terfasilitasi. Tidak mendistribusikan pikiran dan tindakan untuk memperbesar konflik kepentingan. Peran melahirkan rekonsiliasi politik juga kelihatannya belum dibangun Jokowi.
Bergabungnya Prabowo masuk ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf, bukan berarti mengakhiri konflik kepentingan politik. Kini konflik kepentingan malah dirawat, terformulasi dalam situasi yang berbeda. Tergambar dalam interaksi yang ramah dan penuh saling hormat, harmoni. Citra itu dapat dilihat dalam koalisi nasional yang dibangun PDI Perjuangan - Partai Gerindra. Relasi kepentingan itu belum benar-benar mengakar.
Kemungkinan terjadi perpecahan kongsi atau koalisi terjadi. Sebelum Pilpres atau Pemilu 2024 kemauan bersama berpeluang terbelah. Hal itu sejalan dengan watak Jokowi yang selalu bermain aman dalam percaturan politik. Presiden Jokowi tidak berkarakter menjadi juru damai. Nampak, Jokowi kekurangan cara menjadi pemberi solusi yang baik dalam pertarungan kepentingan.
Indonesia mengalami jalan mundur. Di tangan Jokowi sejumlah prahara terjadi. Rencana Ibu Kota Negara dipindahkan juga sampai sekarang belum jelas. Kemunduran yang paling terasa ialah hutang di Negara ini makin bertambah. Hingga akhir Desember 2020 Indonesia tercatat memiliki utang sebesar Rp. 6.074,56 triliun. Dibanding 2019 nilai utang Indonesia meningkat Rp. 1.296 atau 27,1 persen.
Terbaru, di akhir Januari 2021 utang Indonesia sudah menembus Rp. 6.233,14 triliun. Makin hari makin meningkat. Jokowi termasuk Presiden pencetak utang dan beban kepada masyarakat yang terkenal. Bukan prestasi kesejahteraan yang dicetak malah utang. Begitu memalukan. Inilah kegagalan nyata Jokowi sebagai Presiden Indonesia.
Jokowi hebat, ia disebut Presiden berhasil membawa Indonesia terlilit utang. Walau kita sedih meratapi kondisi ini. Rasanya harapan masyarakat tentang kesejahteraan pupus. Belum lagi disektor kebijakan publik yang diduga mengalami kebocoran. Guncangan maha dahsyat. Memukul mundur ekonomi kita.
Tidak terkendalinya korupsi yang dilakukan di tengah-tengah Jokowi. Mungkin karena Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menyeleksi Menteri-Menterinya. Jebol akhirnya, Jokowi menampung koruptor. Buktinya ada 2 Menteri terlibat korupsi.
