Mereka tidak mengenal visi misi politik. Politisi bertingkah begini dapat disebut pemburu rente politik. Otaknya hanya monopoli. Konsekuensi yang layak bagi wakil rakyat mis realitas ialah tidak lagi memilih mereka untuk periode mendatang. Mereka telah berani mengambil sikap apatis terhadap kebutuhan rakyat.
Peran rakyat mereka lupa. Bahwa ternyata karena rakyat mereka berkelimpahan harta. Introspeksi massal memang patut diberikan rakyat kepada wakil-wakilnya. Musibah yang didapatkan, selain tidak dipilih konstituen yaitu ditangkap KPK. Atau melakukan skandal lainnya. Itulah akibatnya bagi politisi ingkar.
Peristiwa politik memang selalu melintasi batas. Tak memandang siapa. Akan tiba waktunya bila wakil rakyat yang salah membaca realitas sosial ditinggalkan rakyat. Terlebih bagi politisi yang masa bodoh terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Wakil rakyat sombong dan gila hormat apalagi.
Wakil rakyat korup layak diberikan bonus. Sanksi sosial, kemudian aturan yang ketat agar menjegal mereka untuk tidak mencalonkan lagi sebagai wakil rakyat atau pejabat publik. Itulah seadil-adilnya bonus yang pantas diberikan. Tidak perlu dijadikan duta korupsi. Untuk koruptor layak diasingkan ke wilayah yang terisolir. Jangan memberi ibah kepada pencuri.
Silahkan ditelisik. Para politisi korupsi yang menjadi wakil rakyat disinyalir kuat mereka meraih kedudukan seperti wakil rakyat hanya dengan cara politik transaksional. Jarang edukasi politik yang mereka lakukan. Proses naiknya dalam tangga politik cepat melejit. Turunnya mereka juga secepat kilat.
Politik kebaikan dan keteladanan nyaris tak mereka tunjukkan. Yang dibenak politisi korup hanyalah kemenangan. Jabatan dapat mereka peroleh. Terserah dengan cara apa. Hilanglah moralitas dan etika di ruang politik. Para politisi ini tergila-gila pada kekuasaan. Mereka merasa seolah jabatan memberi ketenangan.
Bancakan dana, bagi-bagi jatah proyek. Menghambat pihak yang dianggapnya lawan politik. Mengatur siapa yang duduk di institusi tertentu yang dinilai memberi manfaat keuntungan tertentu. Sampai praktek mencari formula tepat melegalkan pencurian uang rakyat. Wakil rakyat harus all out berjuang untuk rakyat.
Seolah-olah dekat dan tau apa kebutuhan rakyat. Ternyata yang dilakukan hanya pencitraan. Bukan bermaksud membantu rakyat, melainkan sedang menanam investasi politik. Lebihnya lagi mereka berharap berkah politik, seperti uang kaget. Dana segar yang dengan mudah diperolehnya.
Makin amburadullah Negara Indonesia tercinta. Ketika semua layanan publik dipandang sebagai peluang mencari keuntungan. Wakil rakyat yang mengambil jarak dengan rakyat, biasanya cepat keluar jalur. Kalau tidak main proyek, paling banter mereka merampas hak rakyat. Karena dengan begitu mereka bisa bermewah-mewahan.
Mereka yang diandalkan, malah kembali menyakiti rakyat. Ada yang acap kali diam, pasif menyampaikan aspirasi rakyat. Wakil rakyat seperti ini juga tidak perlu dipertahankan. Layaknya mereka dipensiun-dinikan. Ambil hak politik rakyat untuk dievaluasi, kedepan tidak lagi salah memilih wakil rakyat.
Kisruh di paripurna dewan, sering mengecewakan. Karena yang direbut-rebutkan itu kepentingan politis. Jauh dari kepentingan rakyat. Sesalnya lagi, watak sebagian wakil rakyat kita yang menjadikan tekanan forum dengan debat kencang hanya untuk meningkatkan daya tawar politik. Betul-betul bukan itu yang dinantikan rakyat.
