BELAKANGANÂ ini suara para wakil rakyat di Gedung Senayan mulai kurang terdengar. Orang-orang yang diharapkan bersikap kritis, bersuara lantang malah membisu. Ancaman seperti PAW (Pengganti Antar Waktu), reshuffle mewarnai psikologi mereka. Itulah yang membuat mereka mandul bersuara. Dan merasa dihantui.
Hemat bicara sebetulnya buka harapan wakil rakyat. Konsekuensi mereka terjun di panggung politik yaitu mendemonstrasikan pikirannya. Bicara merupakan kemewahan mereka. Senjata mereka dan kelebihan wakil rakyat itu ada di ujung lidahnya. Mereka harus bicara, tidak boleh diam.
Cita-cita itu malah terbatasi. Jadinya mereka lebih menanamkan cita-cita untuk mempertahankan posisi. Cara melanggengkan itu yakni dengan cara legislator menjadi dengar-dengaran kepada pimpinan parpol. Mereka menjadi penurut, bukan melawan. Sebetulnya, lembaga DPR itu menjadi kelompok oposan.
Perhatian wakil rakyat akhirnya hanya pada bagaimana mereka terpilih periode yang akan datang. Menabah pundi-pundi pendapatan, mengamankan diri di internal parpol. Dan pemikiran pragmatis lainnya yang menjauhkan mereka dari tugas fungsinya sebagai wakil rakyat. Gerak mereka menjadi terbatas.
Bersyukurlah ketika lirik lagi Iwan Fals tentang 'Wakil Rakyat' masih dinyanyikan sampai hari ini. Biar ini menjadi alarm. Lagu yang dirilis tahun 1987 itu menceritakan suasana batin rakyat. Di hati dan lidahmu (wakil rakyat) kami berharap. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu jangan takut karang menghadang.
Kini suara yang dirindukan itu redup. DPR harusnya meledak-ledak. Setidaknya seperti yang dicontohkan Bang Fahri Hamzah dan Bang Fadli Zon. Bukan memuji-muji pemerintah. Wakil rakyat kita berada dalam 'bayang-bayang' kekuasaan. Oligarki partai politik membuat mereka begitu jinak pada penguasa. Malah kembali bersikap pongah pada suara-suara aspirasi rakyat. Semua menjadi serba formalitas.
Wakil rakyat malah membatasi dirinya, menjadi angkuh. Berjarak dengan rakyat. Di temui saat resespun begitu, serap aspirasi dari DPR sampai DPRD dijadikan kesempatan 'meraup keuntungan lebih'. Kebanyakan mereka mengejar kelebihan dari dana reses tersebut.
Dialog dan jumpa bersama rakyat, sekedar menjadi pelengkap dokumentasi. Selebihnya dari laporan SPJ (Surat Pertangung Jawaban), adalah memberikan 'pengganti uang transport' kepada masyarakat yang datang saat reses dan mengisi daftar hadir. Kemudian kenang-kenangan lainnya yaitu berupa panggung bagi wakil rakyat atau Senator (DPD RI) untuk menyemai menanam investasi politik.
Sejatinya politik itu tidak busuk dan tidak kejam. Tetapi kelakuan para politisi yang koruplah yang membuat politik jadi busuk juga kejam. Wakil rakyat tau betul itu. Hanya saja, sering kali mereka 'sengaja' mengingkari hati nuraninya. Tentu karena takut dimarahi dan dibantai kepentingannya oleh elit parpol.
Struktur, regulasi dan kultur parpol seperti saat ini harus dipangkas. Tak boleh oligarki dipelihara terus kalau kita menginginkan Indonesia maju. Begitu buruknya citra politisi kita, sampai ada pandangan yang menyebutkan bahwa syarat menjadi politisi harus pandai berbohong dan pencitraan.
Gedung DPR itu bukan tempat bagi para maling. Bukan tempat berlindung bagi mereka yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan praktek kotor lainnya. Kantor Senayang bukan tameng bagi para perampok, orang-orang munafik dan penjahat yang berpura-pura santun kepada rakyat.
