Harus ada langkah atau program progresif yang dirancang. Lalu diajukan kepada masyarakat secara intensif. Metode kampanye ke masyarakat juga perlu dikaji, agar tidak membuang-buang waktu, tidak salah sasaran dan merugikan non-petahana itu sendiri. Penyebaran, intensitas dan kekuatan gempur menjadi penting dalam upaya meraih kemenangan di Pilkada. Dari konteks itu, maka hitung-hitungan non-petahana tak boleh kalah cepat.
Ada ruang, peluang dan pandai pula menciptakan momentum agar apa yang diperjuangkan sebagai visi politik pembangunan dapat diketahui masyarakat. Untuk urusan penanganan COVID-19 juga perlu menjadi perhatian non-incumbent agar digarap. Artinya, sepanjang darurat kesehatan di Indonesia yang juga melanda masyarakat di daerah-daerah, sudah sejauhmana pemerintah daerah bekerja membantu masyarakat?. Komitmen sang incumbent membenahi kesejahteraan masyarakat, tidak menyusahkan ekonomi masyarakat telah dijalankan ataukah malah menambah-nambah beban masyarakat.
Memecah-belah atau mengusut skema nakal demi menang di Pilkada 2020 perlu ragam cara. Terserah mau buat spionase, lepas para tukang gempur, peluncur, penyapu ranjau, negosiator politik, eksekutor ataukah memberi tugas intelijen kepada agen yang mengerti cara kerja dan operasi-operasi rahasia. Sasarannya adalah melakukan antisipasi dini, mengawasi dengan ketat agar praktek curang tidak dilakukan incumbent.
Melacak kekuatan petahana sebetulnya mereka bertumpu pada basis kerjanya, dan bangga pada kekuasaan yang dikelola. Melayani masyarakat dengan kerja nyata itu yang akan dinilai konstituen nantinya. Selebihnya, dari sisi dukungan masyarakat kebanyakannya bersifat kamuflase. Hal itu tentu dimengerti incumbent, karena mereka sadar akan kemampuan kerjanya berkontribusi atau menjadi budak bagi masyarakat. Bagi mereka yang tidak maksimal menjadi pelayan, otomatis galau ketika Pilkada dilaksanakan. Menekan, membujuk dan melakukan tawar-menawar kepentingan menjadi jalan bagi mereka berselancar untuk bagaimana memperhatankan kekuasannya.
