Begitu menggelisahkan kalau kita mengikuti perkembangan, naik turunnya angka para korban penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Yang memiriskan lagi kebijakan pemerintah yang meliburkan sekolah dan lembaga Perguruan Tinggi (PT). Presiden Jokowi, melalui Menterinya seolah pasrah pada COVID-19.
Situasi yang berulang-ulang membuat orang tua wali murid mengeluh. Mereka cemas akan masa depan anak-anaknya. Karena sekolah dengan sistem belajar dan perkuliahan media daring (virtual) tidaklah efektif. Waktu bermain anak-anak di rumah lebih banyak. Bimbingan belajar juga nyaris mati, tak lagi aktif seperti sedia kala.
Rancunya para siswa diliburkan sampai Bulan Desember 2020. Sementara Pilkada sudah mulai tahapannya. Kenapa peran pendidikan formal begitu diabaikan di era ini? Sedangkan hajatan politik diutamakan. Apakah tak ada solusi cerdas lainnya berupa penjadwalan waktu siswa untuk bersekolah secara bergulir?
Kalau hanya menghindari kerumunan berjubelnya siswa di kelas, itu hal teknis yang gampang diatur. Jangan buat jebakan bagi siswa seperti saat ini, meliburkan mereka dengan alasa sekolah dari rumah.Â
Coba diperiksa, berapa banyak siswa yang dapat diawasi pihak sekolah saat belajar dari rumah? Lantas apakah pihak sekolah menunjang atau memberi fasilitas kepada para siswa yang belajar dari rumah? Ini mengecewakan.
Sejumlah orang tua siswa berkeluh kesah soal ini. Mereka merindukan siswanya untuk sekolah. Mestinya pemerintah dan stakeholder pendidikan merumuskan hal teknis terkait belajar mengajar di sekolah dengan standar protokol COVID-19. KPU, Bawaslu, DPR, Mendagri dan DKPP saja mampu membuat standar 'Pilkada berwajah pandemi', kenapa untuk keberlanjutan pendidikan hal itu tidak dilakukan.
Siswa atau mahasiswa dapat diberikan kesempatan bergilir masuk sekolah dan kampus. Jangan diliburkan secara massal, sebab hal itu seperti pembodohan terstrukur yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berkewajiban menggagas sistem belajar di sekolah yang menghindarkan siswa dan guru dari ancaman penularan COVID-19. Konsekuensinya sekolah harus terus eksis. Jangan dibuat penutupan sekolah serentak.
Apalagi pemerintah kita belum bersedia, belum mampu menawarkan solusi tentang. Stay at home bukanlah jalan keluar dalam mengembangkan kompetensi siswa. Sekolah juga telah gagal menyuplai stamina belajar bagi para siswanya yang berada di rumah masing-masing. Memiriskan lagi ketika kondisi masyarakat yang berada di wilayah terisolir, mereka yang belum terakses internet. Mereka yang juga belum mampu membeli Handphone canggih.
Seharusnya sekolah dapat membekali pengetahuan yang cukup kepada siswanya. COVID-19 malah membuat komponen penggerak pendidikan kita menjadi hilang akal sehatnya dan meliburkan siswa. Secara berkala para siswa diliburkan, begitu anehnya pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan.Â
Kalau soal pembatasan kuantitas masyarakat yang berkumpul, di sekolah para siswa dan guru-gurunya dapat mengatur hal tersebut. Idealnya ada keadilan di sini. Penyelenggara Pilkada dan para pengawasnya kini tengah menjalankan tahapan Pilkada, ironisnya sekolah diliburkan.
Potret kebijakan yang tidak adil. Presiden Jokowi segeralah bangkan melahirkan konsep pendidikan berbasis protab COVID-19. Skedul yang biasa dibuat pihak sekolah, di era pandemi ini sebetulnya dapat dilakukan. Kenapa pemerintah begitu tidak berpihak pada sektor pendidikan? Jajaran pemerintah harus mengendorkan sedikit perhatiannya hanya pada kepentingan politik, ayo bangun lembaga pendidikan kita.
