Jadinya tidak berkorelasi, antara darurat kesehatan dan pelaksanaan Pilkada Serentak. Sebelumnya, keseriusan pemerintah menghentikan penyebaran Covid-19 telah terukur dari berapa besaran bantuan sosial dan dana tunai yang diberikan kepada rakyat. Di permukaan walaupun penyaluran bantuan tidak ada tender seperti mega proyek lainnya, tapi cara pendistribusiannya juga menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Tanpa kita mengulas lebih rinci. Dapat terbaca bahwa bagi Kepala Daerah, terutama petahana yang akan bertarung di Pilkada 2020, mereka sangat diuntungkan secara politik. Implikasinya kampanye terselubung menjadi garapan mereka. Pembajak kepentingan rakyat pun tidak sedikit. Mereka senang ketika masyarakat work from home, padahal tidak semua rakyat Indonesia dapat mengakses teknologi.
Para pebisnis digital pasti mendapat kecimpratan keuntungan disini. Segala hal urusan publik pun mulai dijalankan dengan pendekatan virtual (digital) atau media daring, sehingga kontak fisik hanya terlihat bersifat door to door. Rakyat diminta menghindari kerumunan. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, mereka yang gaptek harus belajar menyukai teknologi. Disitulah kita menjadi pemberi manfaat bagi para kapitalis.
Rakyat yang tengah sulit, malah dikapitalisasi. Dieksploitasi keberadaan mereka, rakyat yang harusnya menjadi subyek kebijakan dilemahnya menjadi sekedar obyek yang pasif. Inilah kesalahan kebijakan yang serius. Bandit politik tentu tak hilang akal meski pandemi, mereka kompetitor Pilkada akan punya keyakinan politik tersendiri untuk menang.
Baik petahana dan non-petahana punya kalkulasi meraih kemenangan. Meski rakyat terhimpun, meminta kemanusiaan di dahulukan, tapi pemerintah telah pamer egonya untuk mengutamakan Pilkada (politik). Sekarang gilirannya rakyat, jika ikut Pilkada silahkan, piliah ada ditangan rakyat. Jika menolak Pilkada, lalu Golput juga semua kembali kepada pribadi-pribadi kita. Semua pilihan tersebut sah secara demokrasi. Yang paling utama yaitu tak ada intervensi dari siapapun.
Karena pemerintah telah memaksakan kehendak, tentu rakyat juga bisa lakukan apa yang sesuai seleranya. Anggap saja pemerintah mulai pongah, apatis dengan masukan rakyat sehingga hanya mau menjalakan apa yang sesuai desakan kepentingannya saja. Ada batasnya, karena demokrasi kita tidak mengatur sistem pemerintahan yang absolud. Dibatas itulah kita kenal dengan istilah HAM.
Kebebasan rakyat tak boleh diambil alih pemerintah. Para bandit politik yang bermunculan di tengah pandemi rupanya punya imun kuat untuk memainkan atau membodohi rakyat. Mereka merasa segala urusan ini gampang diatur, apalagi para bandit ini berperan sebagai Bandar politik. Padahal tidak semua dapat mereka atur secara mudah, tanpa keluar suar lelah.
Rakyat boleh buat hitung-hitungan sendiri. Semoga kehadiran bandit politik yang mau mengdendalikan Pilkada Serentak mendapat murka Allah SWT. Kita berikhtiar supaya misi menjalankan praktek menghalalkan segala cara dihinakan Allah SWT. Mereka yang merusak demokrasi, sama saja merusak rakyat sendiri. Sehingga hukumnya mereka layak diberi pelajaran oleh rakyat. Insya Allah bukan tuyul dan robot yang memilih di Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Â
Tak dapat disangkal, bencana juga sering dibajak. Dan mereka para pemilik modal, yang punya simpanan duit berlimpah biasa mendapat faedah disaat bencana. Bencana dikomersialkan atau juga dijadikan proyek, atas nama kemanusiaan, mereka mengeksploitasi sesama manusia. Jadinya bencana yang membawa hikmah bagi mereka oknum-oknum tak bernurani. Rakyat kebanyakan yang kesusahan, mereka malah memanfaatkan situasi mengambil keuntungan.
